Acehglobal.com – Banda Aceh. Sesungguhnya keberadaan Badan Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Sabang BPKS di Pulau Weh Sabang yang sudah lebih 21 tahun yang telah menghabiskan anggaran belanja lebih Rp 550 milyar, sampai saat ini sama sekali tidak mampu memberikan hasil secara signifikan terhadap makro ekonomi Aceh.
Jangankan Aceh, untuk rakyat/masyarakat Kota Sabang saja sama sekali tidak berdampak ekonomi kehadiran BPKS di Sabang, dan ini menjadi sangat konyol, kata Pakar Ekonomi Taufik Rahim dalam keterangannya Rabu (15/5/2024).
Taufik mengatakan, sejak adanya BPKS di Sabang, tidak lebih sekedar hanya membagi-bagikan anggaran belanja publik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sekedar meninabobokkan rakyat Aceh agar tidak menuntut yang lainnya dari efek konflik Aceh yang panjang.
Disamping itu, sejak Kepala BPKS-Sabang yang pertama sama yang seterusnya diduga terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), bahkan korupsinya berjilid-jilid melibatkan kepala, manajemen, pemimpin proyek (pimpro) bahkab pelaksana, juga para broker/agen proyek BPKS-Sabang.
Bahkan, BPKS-Sabang hanya sekedar bag-bagi jabatan bagi jabatan dengan para kroni dari para penanggung jawab atau Dewan Pengawas dan beberapa pehabat publik di Aceh, kata Taufik.
Hanya saja menggunakan terminologi seolah-olah Sabang akan dijadikan seperti Singapore, Hongkong dan kawasan ekonomi lainnya yang menggunakan transportasi laut atau pelabuhan menjadi transito dan persinggahan kapal-kapal besar pengangkut barang.
Sesungguhnya itu hanya utopia yang digaung-gaungkan terhadap konsumsi publik bagi rakyat Aceh. Kenyataannya, tidak lebih sebagai pelabuhan mobil bekas Singapore, tempat berlabuh gula dari Thailand, jika ke darat Aceh akan berlaku pajak dan atau diseludupkan, sehingga harganya juga naik, dan sama sekali tidak membantu serta menjadi stimulus makroekonomi Aceh yang saat ini lagi terpuruk dan miskin.
Demikian juga, setiap pergantian Gubernur dan atau Pejabat (Pj) Gubernur Aceh, manajemen dan top manajemen juga berganti, sesuai dengan pesanan dan kesempatan KKN.
Rakyat Aceh selalu disajikan berita bohong terhadap prestasi dan keberhasilan BPKS-Sabang, para manajer yang berkuasa menguasai dan memanfaatkan aset dan proyek untuk menambah pundi-pundi kekayaan, juga didukung kepentingan kelompok, bahkan rakyat sabang resah, gundah serta “muak” dengan situasi yang diciptakan oleh manajemen BPKS-Sabang, Bahkan banyak proyek dan aset mangkrak tidak berfungsi.
Dengan demikian, jangan terus menambah persoalan ditengah kehidupan masyarakat Aceh, sementara itu seolah-olah ingin memperbaharui manajemen dan mengganti pimpinan serta Kepala BPKS-Sabang.
Ini semua adalah cerita bohong manajemen gagal dan terus menerus gagal untuk bagi-bagi jabatan serta olah anggaran belanja publik untuk BPKS-Sabang, sementara itu sama sekali tidak signifikan merubah kehidupan perekonomian dan makroekonomi rakyat dan juga masyarakat Sabang, dan jika kedatangan turis kapal pesiar dianggap prestasi itu konyol.
Karena ada urusannya Dinas Pariwisata, maka karena tidak ada manfaat, hasil evaluasi konkrit juga tidak ada, bahkan anggaran terus bertambah menambah beban rakyat melalui pajak dan kebijakan fiskal dan moneter, sebaiknya bubarkan saja, sehingga pernyataan bohong utopia manajemen BPKS-Sabang tidak lagi menjadi konsumsi publik yang membuat sakit kepala rakyat Aceh, ujar Taufik.(**)