Acehglobal.com – Banda Aceh.
Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah menghadiri undangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Jakarta Conventional Center Senayan Jakarta Senin (8/7/2023).
Pj Gubernur Bustami bersama dengan para Gubernur lain seluruh Indonesia mendengarkan penyampaian BPK terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan RI dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023.
Berdasarkan hasilnya LHP LKPP Pemerintah Aceh mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara.
Sehingga pertanggungjawaban pengelolaan APBN, Aceh memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kata Ketua BPK RI Isma Yatun dalam keterangannya.
Isma menjelaskan, capaian itu atas dasar sinergi dan kerjasama yang baik yang dilakukan selama ini, dimana Pemerintah juga telah berhasil memulihkan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19.
Sebagai accountability Chain, BPK diketahui sangat berperan dalam menjaga keuangan negara yang di pergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran Negara.
Kehadiran BPK bersama para Gubernur seluruh Indonesia menjadikan BPK garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel ditingkat Pusat maupun Provinsi, kata Isma.
“Oleh karena itu pada momen istimewa ini Presiden melalui BPK RI memberikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh perwakilan BPK yang ada di Provinsi”.
Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo pada kesempatan itu menyampaikan bahwa, BPK harus tetap profesional dalam memeriksa setiap keuangan Negara.
Menurut Jokowi, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan bukan merupakan sebuah prestasi, melainkan kewajiban yang harus dilakukan semua kementerian dan lembaga.
“WTP adalah kewajiban kita semuanya dalam menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa.
Untuk itu, dalam menggunakan keuangan Negara baik APBN dan APBD secara baik dan juga berkewajiban mempertanggung jawabkannya secara baik pula, kata Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi memastikan bahwa, saat ini ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,11 persen di kuartal I 2024. Terjaganya ekonomi Indonesia juga tidak terlepas dari kinerja kementerian dan lembaga terkait secara maksimal.
“Pencapaian tersebut menjadi modal yang baik, ke depan Indonesia harus siap bersaing dengan negara- negara lain”.
Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Dia meminta jangan terbelenggu prosedur yang berorientasi proses, ujar Jokowi.
Sementara Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah menyambut baik arahan Presiden Joko Widodo. Bustami menilai bahwa kesuksesan keuangan negara tergantung kerja sama yang baik antara kementerian dan lembaga baik tingkat nasional maupun daerah.
“Alhamdulillah Indonesia mendapatkan WTP dari BPK, begitu juga dengan Aceh beberapa waktu lalu juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Bustami.
Bustami berkomitmen akan terus menjaga pola keuangan Aceh untuk menjadi semakin baik sebagaimana harapan Presiden.
“Akuntabilitas dan fleksibilitas ini tetap harus ada, di Aceh sendiri hal-hal ini sangat kita perhatikan, kita menginginkan Aceh juga bersaing dengan daerah lain sebagaimana negara yang mampu bersaing dengan negara lain,” katanya.
Karena sebuah kemajuan bangsa tentu dimulai dari daerahnya, begitu juga Aceh. Kita ingin menjadikan Aceh sebuah daerah yang berkualitas dalam segi pengelolaan keuangannya agar berimbas pada kemakmuran rakyat.
Penyampaian LHP LKPP ini turut hadir Wapres Ma’ruf Amin, Ketua DPR-RI Puan Maharani, Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo, dan sejumlah Menteri yakni, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Hadi Thahjanto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Muliani.
Juga hadir Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berserta dengan jajaran kabinet Indonesia Maju. (**)