Acehglobal.com – Banda Aceh.
Ketua Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC) Provinsi Aceh H T Ibrahim meminta Pemerintah Aceh untuk lebih fokus memberdayakan kaum penyandang disabilitas dengan memajukan pendidikan bagi para anak cacat.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPR Aceh H T Ibrahim yang juga Calon Legislatif (Caleg) DPR-RI dapil Aceh I dalam keterangannya Selasa (10/10/2023).
H T Ibrahim yang akrab disapa Ampon Bram itu menyampaikan bahwa, dirinya merasa ada tanggung jawab moral untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan bagi para penyandang disabilitas yang ada di Aceh.
Dan ini juga bukan sebuah perkara yang mudah, mengingat kepedulian Pemerintah terhadap penyandang disabiltas saat ini belum maksimal. Oleh karena itu, saya meminta kepada Pemerintah, khususnya Pemerintah Aceh agar menaruh perhatian lebih untuk pengembang kaum disabilitas yang ada di Aceh.
“Penyandang disabilitas membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah. Saat ini pemberdayaan dan pembinaan terhadap para penyandang disabilitas belum maksimal dilakukan karena berbagai macam persoalan yang ada”, jelas Ampon Bram.
Wakil Ketua DPD Demokrat Aceh itu juga mengatakan bahwa, Pemenuhan hak para kaum disabilitas merupakan hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
“Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas merupakan sebuah kewajiban pemerintah. Hal itu tertuang dalam undang-undang tentang penyandang disabilitas”, jelasnya.
HT Ibrahim juga menjelaskan akan pentingnya melibatkan para penyandang disabilitas dalam proses pembuatan kebijakan, khususnya kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan mereka, mengingat saat ini jumlah penyadang disabilitas di Aceh berdasarkan data Dinas Sosial sebanyak 18.607 orang dengan ragam kategori disabilitasi diantaranya, disabilitasi fisik, intelektual, mental, sensorik dan ganda.
“Partisipasi kaum disabilitas juga sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan yang menyangkut degan kepentingan mereka. Pemerintah harus menyediakan fasilitas yang memadai, agar mereka benar-benar dapat terwakili dalam memperjuangkan kepentingan mereka lewat kebijakan Pemerintah”, ujar Ampon Bram. (sya)