Acehglobal.com – Banda Aceh.
DPW ALAMP AKSI Provinsi Aceh mendesak pihak Kejati Aceh supaya mengusut tuntas dugaan korupsi di sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) salah satunya adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh.
Desakan tersebut disampaikan Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda anti Korupsi (ALAMP AKSI) Provinsi Aceh saat berunjuk rasa di depan kantor Kejaksaan tinggi Aceh Jum’at (10/11/2023).
Mereka menuntut pemberantasan korupsi di Aceh salah satunya di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh, pinta Ketua DPW ALAMP AKSI Provinsi Aceh Mahmud Padang dalam keterangannya Jum’at (10/11/2023).
Mahmud Padang menuding adanya korupsi di Aceh yang masif terjadi menyebabkan kemiskinan di Provinsi Aceh dengan penetapan sanksi daftar hitam (Black List) kepada pihak penyedia barang/jasa yang tidak mempedomani pada ketentuan.
Sebagaimana pihak Dinas terkait memenangkan perusahaan berinisial CV TP dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebanyak 12 paket pekerjaan sebesar Rp. 3.297.972.512,00.
Sehingga patut di curigai adanya “Persekongkolan Jahat” antara pihak Dinas Koperasi dan UKM Aceh dengan pihak CV TP dalam meraup keuntungan pribadi dan kelompoknya, kata Mahmud Padang. (**)