Acehglobal.com – BANDA ACEH
Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa’aduddin Djamal, SE menyerahkan dokumen RKUA PPAS Perubahan APBK Banda Aceh 2026 kepada Pimpinan DPRK Banda Aceh yang diterima oleh Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah ST, didampingi dua Wakil Ketua Daniel Abdul Wahab dan Musriadi Aswad dalam sidang paripurna di Gedung DPRK setempat Senin pagi (24/8/2026).
Wali Kota Illiza didampingi Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah Mukhlis dan Sekda Kota Jalaluddin.
Wali Kota Illiza menyampaikan, penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBK (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah dan tahapan penting dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh (RAPBK-P) Tahun Anggaran 2026 yang akan datang.
Perubahan kebijakan anggaran ini dilakukan sebagai bentuk respons Pemerintah Kota Banda Aceh bersama DPRK Banda Aceh yang memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menjaga agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) tetap responsif, fleksibel, serta akuntabel terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan riil masyarakat.
“Dalam pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2026, tentunya terdapat berbagai perkembangan dan kondisi yang memerlukan penyesuaian terhadap kebijakan anggaran yang telah disepakati sebelumnya,” ujarnya.
Penyesuaian tersebut antara lain dipengaruhi oleh perubahan asumsi pendapatan daerah, penyesuaian kebijakan transfer dari Pemerintah Pusat, perkembangan penerimaan daerah, kebutuhan belanja prioritas, serta hasil evaluasi kegiatan terhadap pelaksanaan program sampai dengan pertengahan tahun anggaran 2026.
Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh memandang perlu melakukan perubahan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBK (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Sehingga, alokasi anggaran dapat lebih diarahkan kepada program dan kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat serta berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, kata Illiza.
Illiza menjelaskan, Dalam RKUA PPAS itu, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 1.513.928.203.849, mengalami peningkatan sebesar Rp 201.951.648.055.
Sementara Pendapatan Daerah dalam APBK murni yang ditetapkan sebesar Rp 1.311.976.555.774.
Peningkatan tersebut bersumber dari penyesuaian target pendapatan BLUD Pasar, yang mencerminkan perbaikan tata kelola dan meningkatnya kepercayaan publik, serta penyesuaian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat seperti penambahan Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Di samping itu juga ada penyesuaian Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Aceh yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang terdiri dari DOKA, BOP Mukim, dan pembebasan lahan RSU Zainal Abidin.
Sementara itu, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 1.521.128.203.829, mengalami peningkatan sebesar Rp 201.951.648.055 atau 13,27 persen dari Belanja Daerah yang ditetapkan dalam APBK murni, ujar Illiza.
Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah ST menyampaikan, dalam rangka penyusunan kebijakan anggaran daerah, tidak semata-mata harus dilihat dari besaran alokasi dan tingkat penyerapannya, tetapi dari kualitas belanja dan dampak yang dihasilkan.
“Setiap kebijakan anggaran harus memiliki justifikasi yang jelas, target yang terukur dan manfaat yang dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya.
Politisi muda PKS ini menegaskan, dokumen RKUA dan PPAS merupakan landasan awal dalam proses penyusunan anggaran.
Oleh karena itu, perubahan terhadap KUA dan PPAS menjadi penting guna menyesuaikan arah kebijakan fiskal dan pembangunan kota dengan dinamika serta realisasi pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2026 yang sedang berjalan.
“Kami di DPRK siap mencermati dan membahas secara konstruktif dokumen ini, dengan harapan menghasilkan produk akhir KUA-PPAS APBK Perubahan yang akuntabel, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata,” tegas Irwansyah.
Irwansyah menekankan agar selama proses pembahasan nanti, TAPK dan seluruh OPD dapat menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan komisi-komisi mitra kerja OPD dan Badan Anggaran DPRK, sehingga pembahasan dapat berjalan secara efektif dan mengedepankan akuntabilitas, harap Irwansyah.(**)