Acehglobal.com – Banda Aceh.
Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Aceh bersama Polres jajaran menangani 4 laporan terkait kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), tiga di antaranya telah memasuki tahap penyidikan, sedangkan satu laporan masih dalam tahap penyelidikan.
Penanganan kasus tersebut, Polda Aceh bekerjasama dengan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh
“Empat laporan TPPO, tiga laporan ditangani Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Aceh, sedangkan satu laporan lainnya ditangani Satreskrim Polres Aceh Barat,” kata Dirreskrimum Polda Aceh Kombes Pol Andre Librian melalui Wadirreskrimum AKBP Andi Rahmansyah Jumat, 20 November 2026.
Andi Rahmansyah menyampaikan, penanganan kasus TPPO menjadi salah satu perhatian dan prioritas pihaknya, sesuai dengan program prioritas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melalui Quick Wins 8, yang fokus pada penanganan tindak kejahatan, khususnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pekerja migran Indonesia (PMI).
Ia menjelaskan, dari empat laporan yang ditangani, tercatat delapan orang menjadi korban TPPO dengan delapan orang terduga pelaku.
Modus yang digunakan para terduga pelaku dengan merekrut korban cukup beragam, mulai dari menawarkan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga, karyawan restoran, anak buah kapal (ABK), hingga pekerja seks komersial (PSK).
Peran para terduga pelaku juga beragam, mulai dari perekrut, penampung, pemodal, pengirim korban, hingga penyedia tempat.
Mereka umumnya menjanjikan pekerjaan dengan iming-iming gaji yang cukup besar untuk menarik minat calon korban.
“Kami juga telah mengumpulkan sejumlah barang bukti, di antaranya tiket pesawat, paspor, telepon genggam, serta dokumen kontrak kerja dan gaji”.
Kami terus mengembangkan kasus ini dan mengejar para pelaku lainnya yang terlibat hingga seluruhnya dapat diproses sesuai hukum yang berlaku, kata Andi.
Andi mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan, terutama yang menjanjikan gaji besar atau keuntungan menggiurkan tanpa disertai kejelasan informasi dan legalitas.
Masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri juga diminta menempuh jalur resmi serta melengkapi seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan kepada kepolisian setempat atau melalui layanan Call Center 110 apabila mengetahui atau mendapatkan informasi mengenai pihak-pihak yang melakukan perekrutan tenaga kerja secara ilegal, ujar Andi.(**)