Acehglobal.com – Banda Aceh.
Polemik tanah Blang Padang akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh, setelah adanya persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan lahan bersejarah itu sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh Provinsi Aceh.
Langkah tersebut setelah adanya surat resmi pemerintah pusat pada November 2026. Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Prof Dr Yusril Ihza Mahendra atas dibukanya jalan penyelesaian permanen.
“Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti surat Pak Menko Kumham Imipas mengenai pelaksanaan isbat wakaf tersebut,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Dr Nurlis Effendi, Jumat (20/11/2026).
Mualem menyampaikan terima kasih atas kepedulian Presiden Prabowo dan Menko Yusril terhadap penyelesaian persoalan tanah Blang Padang yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh.
Keputusan langsung Presiden Prabowo mencerminkan penghormatan negara terhadap sejarah, nilai keagamaan dan aspirasi warga Aceh. Jalur isbat wakaf di Mahkamah Syar’iyah dipilih untuk mengunci kepastian hukum agar persoalan ini tidak memicu sengketa baru di kemudian hari.
Penyelesaian ini dirancang agar tidak merugikan pihak mana pun. Selain mengembalikan fungsi historis Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
Kita berharap seluruh pihak agar mendukung proses ini sehingga tidak ada kepentingan yang diabaikan, dan nilai sejarah serta keagamaan Blang Padang tetap terjaga, ujar Mualem.
Pemerintah Aceh kini menyiapkan koordinasi lintas pihak untuk melengkapi berkas permohonan ke Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Mualem menegaskan agar seluruh tahapan ditempuh secara arif, bijaksana, dan tetap berada dalam koridor hukum demi menjaga hubungan kelembagaan serta kepentingan bersama.
“Ini bukan semata-mata persoalan status sebidang tanah, tetapi juga menyangkut sejarah, marwah, dan nilai spiritual masyarakat Aceh. Karena itu, penyelesaiannya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan musyawarah, serta berlandaskan ketentuan hukum,” tegasnya.
Dasar Surat Menko Kumham Imipas
Nurlis menambahkan, Pengajuan isbat wakaf ini bertumpu pada surat Menko Kumham Imipas bernomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026 yang ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Dalam Negeri RI.
Dalam surat tersebut, Menko Yusril menegaskan bahwa Presiden telah menyetujui pengembalian status Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
Untuk menjaga kebutuhan operasional pertahanan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan memfasilitasi pengadaan lahan baru bagi Kementerian Pertahanan RI guna diperuntukkan bagi Kodam Iskandar Muda sebagai kompensasi pengalihan fungsi lahan.
Menko Yusril juga meminta Gubernur Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai pengunci kepastian legal formal.
Agar koordinasi berjalan lancar, Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia ditugaskan mengawal prosesnya bersama Pemerintah Aceh, ujar Nurlis.[**]