Acehglobal.com – Banda Aceh.
Pj Gubernur Aceh Bustami Hamzah Rapat Koordinasi (Rakor) rutin bersama Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian yang diikuti seluruh kepala daerah yang digelar secara virtual Senin (13/5/2024).
Rakor yang dilaksanakan secara virtual tersebut terkait pengendalian inflasi dimana Pj Gubernur Aceh bersama jajarannya berlangsung di Meuligoe Gubernur Aceh dihadiri Pj Sekda Aceh Azwardi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Aceh Mawardi, pengurus Kadin Aceh dan sejumlah Kepala SKPA.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian melalui zoom meetingnya mengatakan, saat ini angka inflasi secara nasional berada pada angka 3,00 persen. Angka tersebut lebih baik dibanding prosentase inflasi nasional pada bulan April 2023 lalu pada angka 4,33 persen.
Meskipun begitu kata Tito, pihaknya tidak menargetkan harga bahan pokok, barang dan jasa di Indonesia berada pada angka yang deflasi atau minus. Sebab Indonesia bukan saja negara konsumen, tapi juga produsen.
“Kita targetkan inflasi di angka 1,5 sampai 3,5 persen, sehingga konsumen terjangkau dan produsen bisa mendapat untung,” kata Tito.
Selain itu Tito mengungkapkan, pihaknya di Kemendagri memilik tim yang selalu memantau dan memonitor kinerja para Kepala Daerah dalam menindaklanjuti 9 upaya yang perlu dilakukan Pemda dalam pengendalian inflasi.
Ia mengatakan, sampai saat ini bahkan masih ada 96 Pemerintah Daerah yang tidak menindaklanjuti satupun dari 9 upaya yang diintruksikan untuk pengendalian inflasi tersebut.
Tito menegaskan, jika daerah yang Kepala Daerah dijabat oleh Penjabat, maka pihaknya akan segera mengevaluasi jabatan tersebut.
Namun, jika daerah tersebut dijabat oleh Kepala Daerah definitif maka, akan diekspos ke media massa kinerjanya.
Mendagri menyampaikan 9 instruksi bagi Pemerintah Daerah untuk pengendalian inflasi yakni, pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, rapat teknis TPID.
Kemudian menjaga pasokan barang pokok dan barang penting, pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, merealisasikan BTT dan memberikan bantuan transportasi dari APBD, ujar Tito. (**)