Acehglobal.com – Banda Aceh.
Terkait wacana Pemerintah Aceh merevisi Qanun Lembaga Keuanngan Syariah (LKS) Ketua Umum Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh Tgk H Bulqaini Tanjungan meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh untuk tidak gegabah melakukan revisi dan mengundang kembali bank konvensional di Aceh.
Menurut ulama yang akrab disapa Tu Bulqaini ini, merevisi Qanun LKS dengan tujuan mengundang bank konvensional kembali ke Aceh sama halnya menghadirkan kembali praktik riba secara nyata di Aceh.
“Padahal selama ini kita telah berjuang menuntut legalitas Syari’at Islam di Aceh. Jadi bagaimana mungkin kita mengundang kembali bank konvensional ke Aceh. Mengundang kembali bank konvensional sama saja bermakna kita telah melecehkan syari’at Islam yang berlaku di Aceh,“ kata Tu Bulqaini melalui siaran pers, Rabu (17/5/2023).
Tu Bulqaini mengataka, Pemerintah Aceh semestinya wajib mengusahakan ekonomi dan sumber ekonomi untuk mencari cara-cara yang halal. Bukan justru membawa masyarakat ke sistem yang sudah jelas haram seperti bank konvensional yang identik dengan bunga bank yang sudah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Jadi sangat ironis Aceh yang berlaku Syari’at Islam tapi persoalan bank syari’ah ini tidak diselesaikan. Bukannya diperbaiki agar lebih bagus, malah justru mau dimasukkan kembali bank konvensional dengan mengambil momentum BSI diserang hecker. Harus diingat bahwa kewajiban Pemerintah baik eksekutif maupun legislatif untuk mencari sumber-sumber yang halal bagi masyakat, “ujar Tu Bulqaini.
Tu Bulqaini yang merupakan Ketua Partai Lokal yang lahir dari silaturrahmi akbar ulama Aceh ini juga mengatakan, barang siapa yang membantu maksiat walau satu huruf maka dia dianggap berkongsi dengan pelaku maksiat tersebut. Jadi pemerintah Aceh harus ingat, tanggung jawab di depan Allah nanti sangat berat, jangan main-mian, tegas Tu Bulqaini.
Mantan Rais ‘Am Rabithah Thaliban Aceh ini mengatakan, yang seharusnya dilakukan oleh DPRA adalah mendesak bank syari’ah di Aceh untuk memperbaiki kualitas layanan agar betul-betul sesuai dengan konsep Syari’ah.
“Jadi saat ada persoalan pada Bank Syari’ah, maka yang harus dilakukan adalah memperbaikinya sehingga menjadi lebih baik. Bukan dengan mengundang bank konvensional yang sudah jelas buruk dalam kacamata Syari’at Islam karena status riba di bank tersebut, “ ujar Tu Bulqaini yang juga Pimpinan Dayah Markaz Ishlah Al-Aziziyah ini.
Tu Bulqaini juga mengatakan, Syari’at Islam di Aceh harus dihormati oleh semua pihak. Karena status Aceh yang diberikan izin penegakan Syari’at Islam tidaklah datang secara cuma-cuma. Sudah banyak nyawa yang melayang sepanjang sejarah Aceh dalam perjuangan untuk memperkuat keislaman Aceh.
“Proses menuju Bank syari’ah untuk betul-betul bersyari’ah tidaklah gampang dan pasti membutuhkan waktu. Dan dengan Qanun LKS yang sudah ada, idealnya regulasi Syari’at di Aceh bisa terus diperkuat tahap demi tahap. Jika kita punya pikiran kembali lagi ke konvensional, itu artinya kita telah melecehkan Syari’at Islam di Aceh, “ pungkas Tu Bulqaini. (sya)