Acehglobal.com – Banda Aceh.
Untuk mencegah kelangkaan BBM menjelang akhir Tahun 2023, Ombudsman RI Perwakilan Aceh melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama dengan beberapa instansi yang berkaitan dilaksanakan di kantor Ombudsman Aceh kawasan Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Selasa (22/8/2023).
Rapat yang dipimpin Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dian Rubianty itu dihadiri beberapa instansi diantaranya Kepala Dinas ESDM Aceh Ir Mahdinur, MM, Perwakilan PT Pertamina Sales Area Aceh, Ditreskrimsus Polda Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, Ditlantas Polda Aceh, Disperindag Aceh, serta perwakilan Hiswana Migas Aceh.
“Rapat Koordinasi ini kita lakukan terkait beberapa hal diantaranya untuk mengantisipasi atau mencegah permasalahan terhadap kemungkinan kelangkaan BBM di akhir Tahun, kemacetan di jalan raya dan lainnya,” kata Dian dalam keterangannya.
Selain itu Dian juga menyampaikan, agar permasalahan BBM Subsidi khususnya di Aceh tidak terjadi kecurangan dalam penyalurannya.
Dian Rubianty menyampaikan bahwa koordinasi lintas instansi ini perlu terus dilanjutkan, mulai dari pemutakhiran data kendaraan bermotor oleh PT Pertamina, koordinasi dengan pihak Korlantas dan Samsat, sehingga kecurangan yang terjadi akibat manipulasi data bisa segera ditindak-lanjuti.
“Selain itu, kita menunggu apakah surat permintaan penambahan kuota akan dipenuhi oleh BPH Migas,” tegas Dian.
“Ketersediaan BBM Subsidi untuk angkutan umum dan masyarakat yang berhak perlu terus dipastikan, ini menyangkut kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. juga sebagai wujud Pemerintah untuk melayani masyarakat,” pungkas Dian Rubianty yang didampingi Kepala Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Aceh Ilyas Isti.
Dalam pertemuan tersebut dimana PT Pertamina meminta jika ada penyalahgunaan BBM Subsidi agar aparat penegak hukum untuk langsung bisa bertindak.
“Ada beberapa daerah di Aceh, khususnya daerah yang ada pertambangan dan perkebunan, ini ada indikasi pembelian BBM Subsidi yang tidak wajar sebagaimana data yang kami peroleh,” ungkap Surya, selaku Sales Manager Area PT Pertamina Banda Aceh.
“Permasalahannya kata surya, kami juga tidak bisa memblokir langsung barcode mobil tersebut”.
Kepala Dinas ESDM Aceh Ir Mahdinur menyampaikan, Pemerintah Aceh sangat peduli terhadap penyaluran BBM Subsidi kepada masyarakat.
“Pemerintah Aceh sendiri saat ini telah membuat surat edaran terkait BBM Subsidi, disamping itu, Pemerintah Aceh juga telah menyurati BPH Migas untuk penambahan kuota BBM untuk Aceh”, katanya.
Mahdinur menambahkan, seandainya tidak terjadi kecurangan dan penyaluran BBM tepat sasaran, maka kuota yang ada bisa terpenuhi untuk masyarakat.
Untuk itu Mahdinur meminta pihak PT Pertamina dapat berkoordinasi dengan pihak Polda Aceh terkait adanya dugaan kecurangan dalam pengisian BBM Subsidi yang dilakukan oleh mobil-mobil tertentu, dan juga ada dugaan penimbunan, ujar Mahdinur.
Sementara itu, mewakili Ditreskrimsus Polda Aceh AKBP Tirta Nur Alam menyatakan, pihaknya siap melakukan penindakan hukum terhadap pelaku penimbunan BBM Subsidi.
Pihak Disperindag Aceh, Safriadi juga menyampaikan, keluhan yang biasa terjadi pada akhir tahun akibat dari kelangkaan BBM, terjadi adanya kenaikan harga sembako.
“Akibat dari kelangkaan BBM ini, pengangkutan bahan pokok terkendala, sehingga harga sembako jadi mahal,” sebut Safriadi. (sya)