Pelantikan Anggota DPRA Pelantikan Pj Gubernur

Tata Kelola Pemerintahan Menjadi Perhatian Pemimpin Aceh Kedepan.

Acehglobal.com – Banda Aceh.

Politik dinasty menjadi sulit untuk merubah berbagai tata kelola untuk menjadikan Aceh lebih baik kedepan. Karena intelektualitas seseorang tidak bisa dijadikan tolak ukur menjadikan orang tersebut bisa menjadi pemimpin.

Ironisnya diera globalisasi ini, orang yang tidak memiliki konsep dan wawasan bisa untuk menjadi pemimpin. Yang akhirnya muncul berbagai persoalan didalam kepemimpinannya yang tidak memiliki kemampuan.

Apalagi Aceh saat ini muncul berbagai persoalan seperti tak kalahnya persoalan korupsi, ini juga menjadi catatan penting di Aceh.

Untuk itu, Lembaga Emirates Development Research (EDR) menggelar diskusi melalui Forum Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Kyriad Muraya Hotel sabtu (25/5/2024).

Forum Group Discussion di isi oleh tiga Pemateri yakni, Dr. ( Cand.) H. Fachrul Razi, S.I.P, M.I.P,  Dr Taufiq Abdul Rahim, SE, M.Si, Ph,D (Pengamat Ekonomi Politik Aceh) dan Eka Januar, M.Soc,Sc dari Akademis dan moderator dipimpin oleh Dr Usman Lamreung, M.Si (Pengamat Politik dan Pembangunan Sosial) dari Akademisi Unaya Aceh.

Diskusi dalam Forum Group Discussion ini mengangkat Tema,“Traspormasi Kepemimpinan Melalui Pilkada Aceh 2024 Menghadirkan Kebijakan Berkelanjutan Dalam Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Aceh”.

Dengan demikian, sosok pemimpin Aceh kedepan adalah yang kredibel dan akuntabel yang mau memikirkan terhadap akar permasalahan Aceh yang lalu, sekarang dan akan datang, kata Pengamat Politik dan Pembangunan Sosial Dr Usman Lamreung, M.Si yang juga sebagai moderator.

Dr Usman Lamreung menjelaskan bahwa, kita saat ini dihadapkan dengan berbagai persoalan yang tidak kalah pentingnya masalah korupsi dan ekploitasi sumber alam Aceh.

Disamping itu juga adanya persoalan lain seperti persoalan tata kelola birokrasi Pemerintahan dalam mengimplementasikan terhadap realisasi pembangunan yang tidak berdampak pada ekonomi dan lapangan kerja. Kita juga tidak boleh melupakan persoalan substansi yaitu persoalan korupsi.

Hasil diskusi ini kita nanti akan merumuskan kriteria pemimpin yang bagiamana sosok yang akan memimpin Aceh kedepan. Dan semua rumusan atau rekomendasi diskusi ini akan kita publish di media massa nanti, ujar Usman.

Kemudia oleh pemateri yang juga pengamat ekonomi Dr Taufiq A Rahim menegaskan, Aceh menunggu kebohongan-kebohongan baru lagi yang tiadk kuatnya para pejabat yang tidak punya integritas untuk berpikir kepada rakyat Aceh.

Direktur Emirates Development Research (EDR) Dr Usman Lamreung, M.Si saat menyerahkan sertifikat kepada Anggota DPD-RI asal Aceh Dr (Cand) H Fachrul Razi, S.I.P, M.I.P usai diskusi FGD di Kyriad Muraya Hotel Sabtu (25/5/2024)

Para Pemangku kebijakan Aceh hanya memikirkan para kroni-kroninya sehingga maraknya timbul korups akibat kita tidak punya kekuatan hukum atau qanun, apalagi terasterial politikal, jika kekuasan eksekutif dan legislatif bisa dikendalikan oleh pihak kepentingan, sehingga masyarakat Aceh tetap miskin, kata Taufiq.

Pemateri dari Akademisi UIN Ar-Raniry Dr Eka Januar menyampaiakn bahwa, sebenarnya Aceh tidak miskin. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dari Otsus itu banyak, tapi pertumbuhan ekonomi kita melambat.

Berarti, ini ada persoalandengan tata kelola Pemerintahan, sehingga akses-akses ekonomi itu hanya bisa di nikmati oleh segelintir orang-orang menengah ke atas  saja, tetapi masyarakat itu sangat sulit mendapatkan akses ekonomi.

Ada beberapa konsekuensi dari sejumlah banyak konsekuensi lainnya jika masyarakat salah dalam memilih pemimpin yakni, krisis ekonomi, yang mengakibatkan daerah akan sangat sulit untuk maju.

Kemudia, bila salah memilih pemimpin maka, daerah akan kehilangan reputasi dan akan di pandang rendah oleh pihak lain, jelas Eka Januar.

Sementara Anggota DPD-RI asal Aceh Dr ( Cand) H Fachrul Razi, S.I.P, M.I.P mengatakan bahwa, Aceh butuh birokrasi yang sehat, semestinya pengambil kebijakan Aceh harus melihat tata kelola Pemerintah yang sehat seperti apa.

Karena, semua tata kelola atau birokrasi yang dilakukan masih mengikuti aturan dari Pusat. Saat ini birokrasi di Pemerintahan Aceh sedang dalam tidak baik-baik saja, kata Fachrul Razi.

Diskusi pada Forum Group Discussion ini di warnai penyerahan sertifikat sebagai cinderamata kepada pemateri yang diserahkan oleh Direktur Emirates Development Research (EDR) Dr Usman Lamreung, M.Si.(sya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *