Acehglobal.com – Jakarta.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir menghadiri menggelar pertemuan dengan PLN Pusat dan pemangku kepentingan membahas prospek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Aceh di Jakarta Jumat (26/6/2026).
Pertemuan itu berlangsung di Warkop Kopi Tarek Premium Cikini yang dihadiri oleh perwakilan PLN Pusat dan PLN Aceh, Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Kadis ESDM Aceh beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas potensi besar yang dimiliki Aceh untuk pengembangan energi baru terbarukan, khususnya energi surya.
Dengan intensitas penyinaran matahari yang baik dan ketersediaan lahan di sejumlah wilayah, Aceh dinilai memiliki peluang yang menjanjikan untuk menjadi salah satu daerah pengembangan PLTS di Indonesia.
Sekda Aceh M Nasir menyampaikan bahwa, Pemerintah Aceh terus membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah pusat, BUMN, maupun investor dalam upaya mengoptimalkan potensi energi terbarukan yang dimiliki daerah.
Menurutnya, pengembangan PLTS tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan energi, tetapi juga sejalan dengan upaya mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Aceh.
“Potensi energi surya yang dimiliki Aceh perlu dikelola secara optimal melalui sinergi seluruh pihak. Pemerintah Aceh menyambut baik setiap inisiatif yang dapat mempercepat pemanfaatan energi bersih sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar M Nasir.
Sementara itu, dalam pertemuan tersebut sejumlah peserta turut menyampaikan berbagai pandangan mengenai peluang kerja sama yang dapat dikembangkan ke depan, termasuk langkah-langkah teknis yang diperlukan agar potensi energi surya di Aceh dapat diwujudkan menjadi proyek yang memberikan manfaat nyata.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal dari tindak lanjut yang lebih serius antara seluruh pihak dalam mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di Aceh.
Sehingga dapat mendukung target transisi energi nasional sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.(**)