Acehglobal.com – Banda Aceh.
Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) Fauzan Adami melayangkan kritik tajam dan menyorot terhadap kebijakan pengadaan kendaraan mewah Dinas serta proyek rehabilitasi rumah Dinas pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang mencapai Rp 140 Milyar.
SAPA menilai, kebijakan tersebut merupakan bentuk pemborosan anggaran yang mencerminkan kurangnya empati Legislatif dan Eksekutif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Aceh saat ini.
“Masih banyak persoalan di Aceh yang harus dibenahi agar keluar dari keterpurukan. Pengadaan fasilitas mewah seperti ini sangat melukai hati rakyat dan menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat belum menjadi prioritas utama para wakil di DPRA”, kata Fauzan Minggu (20/4/2025).
Fauzan mengatakan, berdasarkan Informasi dari aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mencatat bahwa, anggaran untuk pengadaan mobil Dinas Ketua DPRA mencapai Rp 3,3 miliar dan untuk Wakil Ketua mencapai Rp 5,4 miliar.
Sementara itu, proyek rehabilitasi rumah Dinas pimpinan dan anggota DPRA menyerap anggaran sebesar Rp 47,43 miliar, ditambah anggaran perencanaan dan pengawasan masing-masing Rp 1,53 miliar.
Selain itu lanjut Fauzan, pengadaan mebel seperti lemari, tempat tidur, sofa hingga televisi juga memakan biaya signifikan, sehingga total anggaran belanja untuk kendaraan dan fasilitas rumah Dinas DPRA mencapai sekitar Rp 72,5 miliar.
SAPA juga menyoroti anggaran perjalanan Dinas dan konsumsi di lingkungan Sekretariat DPRA yang dinilai sangat besar yakni, Rp 45 miliar, untuk perjalanan dinas dan Rp 23 miliar, makanan dan minuman dengan total mencapai Rp 68 miliar.
“Anggaran sebesar itu seharusnya difokuskan untuk pembangunan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Fauzan.
SAPA minta agar alokasi anggaran untuk pengadaan mobil dinas dan fasilitas mewah bagi DPRA yang tidak mendesak segera dibatalkan dan meminta agar penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas dan konsumsi dikaji ulang guna memastikan efisiensi demi kepentingan rakyat.
“Anggaran tersebut sebaiknya dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Fauzan.(**)