Acehglobal.com – Jakarta.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Teuku Rahmatsyah, S.H., M. Kn menerima penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas prestasi dalam penyelesaian target operasi tindak pidana pertanahan.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri ATR/BPN pada Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Platinum Jakarta Pusat Kamis (12/11/2026).
Piagam penghargaan tersebut diterima oleh Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Aceh mewakili Kajati Aceh sekaligus menerima piagam penghargaan dan penyematan pin dari Menteri ATR/Kepala BPN.
Penghargaan dengan Nomor 753/Pgm-SK.05/XI/2026 tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan sinergi Kejaksaan Tinggi Aceh bersama Polda Aceh dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh sebagai Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah Provinsi Aceh, khususnya dalam mendukung penyelesaian target operasi tindak pidana pertanahan.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid Jim’at (13/11/2026) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan yang selama ini telah bekerja sama dan bahu-membahu dalam mendukung penanganan tindak pidana pertanahan.
Menurutnya, keberhasilan pencapaian target operasi tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh unsur yang terlibat.
Penanganan tindak pidana pertanahan membutuhkan kerja sama lintas lembaga karena tidak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri.
“Tanpa ada kerjasama dengan instansi terkait dan kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” kata Nusron Wahid.
Nusron menjelaskan, Pada tahun 2026, penghargaan diberikan kepada 75 penerima yang terdiri atas Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 Provinsi di Indonesia.
Kejaksaan Tinggi Aceh salah satu institusi penerima penghargaan atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan.
Menteri Nusron menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan ke depan memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur terkait.
Penguatan koordinasi antar lembaga, baik di tingkat Provinsi maupun hingga Kabupaten/Kota dinilai penting untuk meningkatkan deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus memastikan penanganannya berjalan secara optimal.
Ia juga mengingatkan agar intensitas koordinasi dan kolaborasi terus ditingkatkan sehingga seluruh unsur dapat bekerja bersama dalam melakukan langkah-langkah pencegahan sejak dini.
“Kami berpesan agar kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat Provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tegas Nusron.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Leonard Eben Ezer mewakili Jaksa Agung Republik Indonesia serta Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum Brigjen Pol Suhirman, yang hadir mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Juga hadir sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen dan kontribusi Kejaksaan Tinggi Aceh dalam mendukung penegakan hukum di bidang pertanahan melalui sinergi lintas lembaga.
Kejaksaan Tinggi Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi bersama Polda Aceh serta Kanwil BPN Provinsi Aceh guna meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan secara profesional, terpadu dan berkelanjutan.(**)