Acehglobal.com – Banda Aceh.
Pemerintah Aceh meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Kementerian Sosial (Kemensos) RI agar biaya Jatah Hidup (Jadup) bagi korban bencana hidrometeorologi (banjir dan tanah longsor) dengan jumlah sebesar Rp 450 ribu per jiwa agar segera disalurkan.
Permintaan tersebut disampaikan langsung Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fad) dalam rapat virtual bersama jajaran Pemerintah pusat pada Selasa (6/1/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian dan turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Sekda Aceh M. Nasir, serta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh mengusulkan skema bantuan komprehensif bagi warga terdampak. Bagi kepala keluarga yang rumahnya mengalami rusak berat atau hilang, diusulkan menerima bantuan tunai sebesar Rp 8 juta, dengan rincian Rp 3 juta untuk pengisian perabot rumah dan Rp 5 juta sebagai modal pemulihan ekonomi.
Selain bantuan fisik, Pemerintah Aceh juga menitikberatkan pada kelangsungan hidup harian melalui Jaminan Hidup (Jadup) sebesar Rp 15 ribu per jiwa per hari, atau setara Rp 450 ribu per bulan.
Sementara itu, bagi keluarga yang kehilangan anggotanya, diusulkan santunan duka sebesar Rp 15 juta tunai yang akan diserahkan langsung kepada ahli waris korban meninggal dunia.
Dek Fad menegaskan, bantuan jaminan hidup sebesar Rp 450 ribu per bulan tersebut harus diprioritaskan bagi para korban yang saat ini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian.
“Bantuan jaminan hidup ini akan diberikan selama tiga bulan secara tunai kepada masing-masing kepala keluarga, disesuaikan dengan jumlah anggota keluarganya,” kata Dek Fad.
Hal senada juga disampaikan Sekda Aceh M Nasir menyatakan bahwa, bantuan ini sangat krusial untuk menjaga kelangsungan hidup warga di tengah masa sulit pascabencana.
“Bantuan Rp 450 ribu per orang setiap bulannya dinilai sangat dibutuhkan oleh korban untuk memenuhi kebutuhan pokok harian,” ujar Sekda M Nasir.
Sementara, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyatakan bahwa, pihaknya akan segera melakukan kajian mendalam terhadap usulan Pemerintah Aceh. Ia menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci utama dalam pendistribusian bantuan tersebut.
“Kami akan pelajari terlebih dahulu. Pastinya bantuan akan disalurkan dengan skema by name by address untuk memastikan semuanya tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” pungkas Gus Ipul.(**)