Acehglobal.com – Banda Aceh.
Sebelumnya Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Banda Aceh Salmah Maimunah ST, MT pernah menyampaikan terkait rencana penataan dan pembangunan Simpang Tujuh Ulee Kareng oleh pihak Pemerintah Kota Banda Aceh.
Pada saat itu juga sempat dirilis pihak humas Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh pada Selasa (29/5/2023), dimana Kabid Salmah mengatakan, rencana penataan Simpang Tujuh Ulee Kareng sudah di rencanakan dan sudah berprogres.
“Namun hingga berjalan 4 bulan dari pernyataan itu belum juga ada tanda-tanda realisasi apapun, padahal janji seperti ini juga sudah bekali-kali dijanjikan oleh 3 walikota dan satu Pj Walikota sebelumnya”.
Untuk itu seorang Pengamat Sosial, Politik dan pembangunan yang juga akademisi Universitas Abulyatama Aceh Usman Lamreung dalam keterangannya Selasa (29/8/2023) menegaskan, siapun Walikota Banda Aceh tidak bisa dipercaya lagi janjinya.
Dengan nada kecewa Usman Lamreung menegaskan bahwa, kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng sangat butuh perluasan jalan dua jalur, guna mencegah kemacetan.
Mimik kecewa juga terpancar pasca pihak humas Setda Kota Banda Aceh pernah merilis bahwa Simpang Tujuh Ulee Kareng akan dibangun bundaran, sesuai hasil analisa atau kajian pembangunan dan berfokus pada seputaran simpang Ulee Kareng, kata Usman.
Sehingga pembangunan kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng Banda Aceh sudah ditahap penandatanganan berita acara Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) oleh tim verifikasi dan selanjutnya Pemerintah Kota Banda Aceh untuk dilanjutkan ke tahap persiapan.
Salmah pada saat itu kata Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya), Aceh Besar juga menegaskan bahwa
Bahkan progres pengadaan tanah tersebut terus berjalan sebagaimana sebelumnya sempat disampaikan Kabid Bina Marga PUPR Kota Banda Aceh Salmah.
Namun faktanya, hingga saat ini masih belum terlihat ada tanda-tanda pengerjaan di lapangan, atas pernyataan yang disampaikan tiga bulan lalu.
“Oleh karena itu, kita tagih sejauh mana sudah progres itu sekarang, apakah sudah mulai dilakukan pembebasan tanah, tanya Usman
Apakah Pemko Banda Aceh serius untuk menata Simpang Tujuh Ulee Kareng,”Atau hanya sebatas Pemberiah Harapan Palsu (PHP) kepada masyarakat Ulee Kareng, kata Usman dengan nada bertanya.
“Akademisi Unaya Aceh Usman Lamreung juga menegaskan agar Simpang Tujuh Ulee Kareng jangan di ganti nama atau sebutan menjadi simpang siur”. Karena komitmen dan rencana menata dan membangun
Simpang Tujuh sudah sangat lama, telah membuat masyarakat kecewa.
” Dengan sikap plin plan Pemko Banda Aceh, maka siapapun Walikota ke depan sudah tak dapat dipercaya lagi janjinya,” tegas Usman Lamreng.
Diduga sengaja tak diteruskan untuk dijadikan lahan janji politik saat pilkada
Pada saat Walikota Almarhum Mawardi Nurdin sudah dimulai diwacanakan pelebaran jalan T Iskandar dan pembebasan tanah mulai dari simpang Beurawe sampai Ulee Kareng.
Namun yang menjadi pertanyaan setelah beliau Alamrhum Mawardi, kenapa tidak ada keberlanjutannya lagi. Usman Lamreung menduga hal itu sengaja dilakukan supaya bisa dijadikan lahan ajang janji politik saat setiap pilkada, ujar Usman.
“Kami minta Pemko Banda Aceh agar serius dalam menata dan membangun Simpang Tujuh Ulee Kareng, jangan sampai simpang tujuh menjadi simpang siur,” ujarnya lagi.
“Simpang tujuh Ulee Kareng harus benar-benar menjadi perhatian Pemko Banda Aceh. saat ini selain terlihat sangat semerawut, jalan pun banyak mengalami lobang besar. Dan kami juga berharap untuk perawatan jalan jangan asal jadi, sehingga sebulan kemudian rusak kembali”, tegas Usman Lamreng. (**)