Acehglobal.com – Banda Aceh
Ruang publik Aceh dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan dinamika yang patut dicermati secara serius. Kritik terhadap Pemerintahan daerah yang semestinya berfokus pada evaluasi kebijakan dan kinerja, perlahan bergeser ke arah pembentukan stigma personal terhadap figur pimpinan daerah.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem muncul sebagai sasaran utama narasi tersebut. Bahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir turut terseret ke dalam pusaran opini publik yang bernuansa delegitimatif.
Pola ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah yang berkembang merupakan kritik konstruktif, atau justru sebuah upaya sistematis pembunuhan karakter di ruang demokrasi.
Ikhwal tersebut menyita perhatian dan tanggapan dari pakar Hukum di Aceh Dr Teuku Rasyidin, SH, MH.
Menurutnya, dalam sistem demokrasi, kritik adalah instrumen sah dalam mengontrol kekuasaan. Ia menjadi penyeimbang agar Pemerintahan tetap berada pada jalur akuntabilitas.
Namun, kritik mengalami kehilangan nilai etik ketika tidak lagi tertumpu pada data, indikator kinerja, maupun analisis kebijakan yang terukur, kata pakar Hukum di Aceh Dr Teuku Rasyidin, SH, MH, Kamis (29/1/2026).
Teuku Rasyidin mengatakan, Dalam konteks Aceh hari ini, kepemimpinan Mualem kerap tidak diuji melalui capaian program, efektifitas kebijakan atau dampak nyata bagi masyarakat.
Sebaliknya, kritik justru berulang pada narasi personal yang membentuk persepsi negatif, seolah legitimasi kepemimpinan ditentukan oleh opini, bukan keinerja.
Fenomena ini dalam kajian politik dikenal sebagai “caracter assassination” serangan yang diarahkan pada figur, bukan pada kebijakan atau sistem yang dijalankan.
Pertanyaan krusialpun mengemuka, apakah kritik tersebut benar-benar bertujuan memperbaiki tata kelola Pemerintah Aceh, atau menjadi bagian dari operasi opini untuk melemahkan legitimasi kepemimpinan secara politik, tanya Teuku Rasyidin.
Teuku Rasyidin menjelaskan, Dalam Negara Hukum, koreksi terhadap Pemerintah memiliki jalur yang jelas dan sah, seperti melalui fungsi pengawasan DPR, audit lembaga resmi, evaluasi kinerja birokrasi hingga mekanisme politik konstitusional lainnya.
Ketika ruang opini mengambil alih fungsi-fungsi tersebut dengan narasi personal yang berulang, maka demokrasi berisiko dan bergerak ke arah yang destruktif.
Teuku Rasyidin menyampaikan bahwa, Aceh memiliki pengalaman sejarah yang komplek, dimana stabilitas kepemimpinan dan kepercayaan publik menjadi faktor kunci dalam menjaga tata kelola Pemerintahan yang efektif.
Pembunuhan karakter terhadap pemimpin daerah maupun birokrasi bukan hanya merusak reputasi personal. Tapi juga berpotensi memperlebar polarisasi sosial dan melemahkan institusi Pemerintah itu sendiri.
Demokrasi yang sehat membutuhkan kritik yang tajam, namun juga adil, bebasis fakta dan bertanggung jawab.
Ketika kritik berubah menjadi delegitimasi personal yang terus direproduksi diruang publik, maka masyarakat Aceh berhak bertanya secara jernih “Siapa yang diuntungkan dari rusaknya legitimasi kepemimpinan ini, dan agenda apa yang sedang dimainkan dibalik tirai opini publik tersebut”, jelas Teuku Rasyidin.(**)