Acehglobal.com – Banda Aceh.
Sekretaris Daerah Aceh M Nasir, meminta jajaran Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh untuk segera mempercepat serapan anggaran dan meningkatkan kinerja menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Permintaan tersebut disampaikan Sekda Aceh saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Distanbun Aceh Senin (13/10/2025).
Sekda Aceh M Nasir menegaskan, percepatan realisasi anggaran menjadi salah satu indikator utama kinerja Pemerintah Aceh. Ia menyebutkan hingga 13 Oktober 2025, serapan keuangan Distanbun masih rendah dan harus segera dipacu.
“Serapan anggaran ini harus dikejar dengan langkah cepat dan terukur. Jangan menunggu akhir tahun baru dikerjakan. Semua kegiatan yang sudah memiliki dokumen lengkap dan siap bayar segera diselesaikan,” tegas Sekda.
Ia menambahkan, percepatan pelaksanaan kegiatan tidak boleh mengorbankan kualitas pekerjaan. Menurutnya, percepatan yang baik adalah percepatan yang bermutu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tani. “Bukan sekadar angka di laporan, tapi hasil nyata di lapangan yang bisa dirasakan oleh rakyat,” ujar M Nasir.
Selain itu, Sekda meminta Distanbun memperkuat koordinasi internal antar bidang serta dengan pihak rekanan, agar tidak ada kegiatan yang tersendat akibat miskomunikasi atau tumpang tindih kewenangan.
Ia juga menekankan pentingnya monitoring lapangan secara berkala agar progres keuangan dan fisik dapat terpantau secara faktual.
Sekda Aceh juga menyorot peran strategis sektor pertanian dan perkebunan sebagai penopang utama perekonomian Aceh. Menurutnya, keberhasilan Distanbun akan berdampak langsung pada upaya penurunan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan daerah.
Sektor itu kata Sekda adalah sumber penghidupan bagi masyarakat perdesaan. Karena itu, keberhasilan Distanbun berarti keberhasilan Aceh.
Sekda juga menyinggung target serapan anggaran Pemerintah Aceh tahun 2025 dan 2026 yang ditetapkan sebesar 97,6 persen, naik dari capaian tahun sebelumnya di angka 96,5 persen.
“Konsekuensinya, seluruh SKPA harus bekerja maksimal tanpa terkecuali. Jika target Distanbun di bawah itu, maka konsekuensi ada dinas lain yang harus mencapai 99 persen agar rata-rata kinerja kita tetap tinggi. Ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah pusat, termasuk upaya memperpanjang dana otonomi khusus Aceh,” ujar Sekda.
M Nasir juga mengingatkan pentingnya memastikan uang daerah beredar di masyarakat agar berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Ia menilai masih ada persoalan dalam perencanaan kegiatan dan penyusunan dokumen yang belum menyesuaikan kondisi lapangan.
“Jangan bekerja dengan cara biasa-biasa saja. Kita harus bekerja lebih cepat, lebih mandiri, dan berorientasi hasil. Pemerintah pusat sudah punya kebijakan besar seperti MBG dan Koperasi Merah Putih. Pastikan Distanbun mendukung penuh agar kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi,” ujar Sekda.(**)