Acehglobal.com – Jakarta.
Pasca Pemerintah Aceh mengeluarkan Instruksi kepada seluruh Bupati/Wali Kota di Aceh untuk menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, menyusul meningkatnya potensi banjir dan longsor di berbagai wilayah.
Instruksi tersebut disampaikan Gubernur Aceh terkait sebagian . wilayah Aceh terdampak banjir dan longsor yang meliputi Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Merian, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan Aceh Singkil.
Ada empat daerah terparah dampak banjir yakni Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Aceh Singkil dan Bireuen yang dilaporkan hampir lumpuh total, kata Tokoh Muda Aceh di Jakarta Rendi Umbara Sabtu (29/11/2025).
Rendi meminta agar Pangdam IM untuk dapat menurunkan Pasukan Batalyon membantu Penanganan Banjir Di Aceh, karena hujan deras sepekan terakhir mengguyur Aceh dan memicu banjir serta longsor terutama di wilayah pesisir pantai timur, pantai utara, hingga dataran tinggi Gayo.
Ribuan warga terdampak banjir, puluhan Gampong terisolasi dan infrastruktur vital rusak serta listrik padam, kata Rendi.
Rendi mengatakan, Gubernur Aceh H Muzakir Manaf dalam arahannya telah meminta seluruh Kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah konkret sebagai dalam menetapkan Aceh darurat bencana dengan melakukan,
1. Melakukan pemetaan daerah rawan banjir dan longsor berdasarkan dokumen kajian risiko bencana, rencana kontingensi, rekayasa cuaca, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
2. Mengaktifkan posko bencana serta melaksanakan apel kesiapsiagaan yang melibatkan TNI, Polri, Basarnas, relawan kebencanaan, dan unsur masyarakat.
3. Mengendalikan operasi penanggulangan bencana, termasuk penyiapan logistik dan peralatan secara memadai.
4. Melakukan pemantauan situasi secara real time berdasarkan informasi BMKG, serta gencar mensosialisasikan data dan peringatan dini melalui berbagai media.
5. Melakukan tindakan cepat terhadap kerusakan infrastruktur, termasuk normalisasi sungai sebagai upaya pencegahan banjir, rob, dan longsor.
6. Melaksanakan pertolongan darurat, pendataan korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal.
7. Mengoptimalkan peran camat melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana.
8. Melaporkan perkembangan penanggulangan bencana kepada Mendagri melalui Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di Aceh.
9. Menjaga kelancaran distribusi logistik, mengingat bencana berdampak langsung pada jalur transportasi dan ketersediaan sembako masyarakat.
10. Menetapkan status siaga darurat, berkoordinasi dengan TNI, Polri, ormas, relawan, TAGANA, RAPI, ORARI, serta berpedoman pada laporan BMKG Stasiun Meteorologi Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM).
Rendi Umbara menilai keputusan Mualem menetapkan Aceh Darurat Bencana adalah langkah cepat, tepat dan menyelamatkan banyak korban.
Ia mengapresiasi respons Pemerintah Aceh yang sigap terhadap kondisi ekstrem yang terjadi sejak pertengahan bulan ini.
Akibat bencana ini terindikasi 5 tower transmisi roboh, kini ditemukan adanya kerusakan hingga 12 tower di beberapa jalur transmisi SUTT 150KV, yaitu jalur Bireun-Arun, jalur Brandan-Langsa dan jalur Peusangan-Bireun.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Nomor 300.2.8/9333/SJ tertanggal 18 November 2025 mengenai kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi telah menyampaikan kepada Pemerintah daerah jauh-jauh hari atas informasi dari BMKG.
Untuk mempercepat proses pemulihan situasi darurat bencana Aceh. Rendi meminta bantuan pangdam IM untuk mengarahkan pasukan di lapangan dalam membantu semua proses penangangan bencana Aceh 2025.
Mengingat TNI memiliki alat lengkap dalam segala sektor sehingga mempercepat pemulihan keadaan bencana ini, ujar Rendi. (**)