Acehglobal.com – Banda Aceh.
Anggota DPRK Banda Aceh dari Fraksi Gerindra Ramza Harli, SE meminta Pj Walikota Banda Aceh Almuniza Kamal untuk tidak merusak atau mengobok-obok tatanan Pemerintah Kota Banda Aceh yang saat ini sedang berjalan dengan baik.
Permintaan tersebut terkait dengan kisruhnya berbagai kritikan dari beberapa kalangan masyarakat Kota Banda Aceh terhadap kebijakan yang akan dilakukan oleh Pj Walikota Banda Aceh yang ingin melakukan proses mutasi untuk pejabat eselon 2 dilingkungan pemko Banda Aceh, kata Ramza dalam siaran persnya Minggu (5/1/2025).
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh Ramza Harli kembali mengkritik keras Pj walikota Banda Aceh Almuniza Kamal.
Menurut Ramza, Almuniza tidak merespon atas kritikannya pada minggu yang lalu, Malah sekarang Pj Walikota sudah terlalu jauh mengobok-obok tatanan Pemerintahan Kota Banda Aceh.
Ramza meminta Almuniza agar mendengar berbagai aspirasi masyarakat yang menginginkan agar Pemerintahan Kota Banda Aceh tetap baik-baik saja sambil menunggu pelantikan Walikota definitif.
Ramza yang juga sebagai Ketua Banleg, minta agar Almuniza segera menghentikan niatnya terkait proses mutasi pejabat eselon 2 dilingkungan pemko Banda Aceh.
Selaku Pj Walikota Banda Aceh yang hanya penjabat sementara sambil menunggu pelantikan Walikota definitif hasil pilkada, Almuniza tidak mengedepankan nafsunya untuk mengotak-atik atau merombak para kepala OPD.
“Apa urgensinya sehingga Pj Walikota Almuniza sehingga melakukan uji kopetensi JPT pratama terhadap 18 Kadis di Pemerintah Kota Banda Aceh”.
Saya heran kenapa dia lakukan ini, apa kepentingannya bagi kelancaran Pemerintahan yang sedang dijalankannya yang hanya dua bulan lagi bila jadwal pelantikan Walikota baru dilaksanakan pada bulan maret 2025″, ungkapnya dengan kesal.
“Almuniza harus mendengar berbagai kritikan dari warga kota dan akademisi yang saat Kita Banda Aceh dihebohkan terhadap bocornya surat permohonan dari Pj Walikota kepada Kepala BKN untuk melakukan uji kompetensi JPT pratama terhadap 18 kepala OPD dilingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh”, ketus Ramza
Ramza berharap jangan sampai Almuniza justru membuat tatanan Pemerintahan Kota Banda Aceh yang justru akan rusak semuanya.
“Apabila proses mutasi ini tetap dilaksanakan, Ramza menilai Pj Walikota Almuniza yang hanya penjabat sementara sungguh sangat tidak beretika dan akan merusak reputasinya sebagai salah satu Kadis di tingkat Provinsi”, kata Ramza.
“Untuk apa dia mengutak atik susunan para kepala OPD. Seharusnya serahkan saja wewenang tersebut kepada Walikota terpilih, karena mereka nantinya yang akan menjalankan Pemerintahan ini selama lima tahun kedepan untuk membangun kembali Kota Banda Aceh kedepan nanti”.
Ramza mensinyalir ada upaya untuk mempertahankan 18 kepala OPD yang diinginkan Pj Walikota Almuniza, kata Ramza.
Modus yang dilakukan agar para Kadis yang nantinya setelah dimutasi, otomatis status mereka semua sudah menjadi pejabat baru pada saat Illiza-Afdhal dilantik.
Dengan demikian sesuai aturan para kadis tersebut tidak bisa diganti lagi oleh Illiza-Afdhal sebelum menjabat dua tahun.
“Kalau benar tujuannya seperti ini, maka sikap Almuniza sangat berbahaya. Ini pasti ada upaya untuk merusak tatanan Pemerintahan Kota Bamda Aceh yang akan dijalankan oleh Illiza-Afdhal nantinya.
Saya juga heran kenapa dia tidak mau berkoordinasi sedikitpun dengan Walikota terpilih, tanya Ramza.
“Bagaimana Pemerintahan Illiza-Afdhal bisa berjalan dengan baik bila kadisnya bukanlah orang yang sejalan dengan walikotanya”, ujar Ramza.
Pj Walikota Banda Aceh Almuniza Kamal saat dimintai tanggapannya terkait pernyataan ini melalui pesan singkat whatsApp tidak pada Minggu (5/1/2025) tidak meresponnya.(**)