Acehglobal.com – Banda Aceh.
Pemerintah Aceh dinilai tidak fokus mengstabilkan perekonomian di Aceh, sehingga banyak usaha masyarakat yang mengalami gulung tikar bahkan masyarakat menjerit.
Di tengah situasi ekonomi yang sulit saat ini,juga masyarakat semakin terjepit dan menjerit akibat ekonomi tidak tumbuh, dimana daya beli masyarakat lemah, harga kebutuhan pokok terus meroket seperti naiknya harga beras yang terus melejit naik.
Bukan tidak mungkin, saat ini Aceh dihadapkan dengan situasi waspada kekurangan stok beras, tentu situasi seperti ini sangat memberatkan rakyat Aceh.
” Itu belum lagi ditambah dengan sempitnya lapangan pekerjaan,” kata Pengamat Sosial, Pembangunan dan Politik Usman Lamreung dalam keterangannya pada Minggu (17/9/2023).
Usman mengatakan, Benarkah kenaikan harga beras disebabkan hanya karena faktor cuaca dan bukan karena adanya monopoli pengelolaan gabah?
Bahkan kata Usman, Pemerintah mengklaim bahwa stok beras kini dalam kondisi aman hingga akhir tahun. Namun mengapa harga beras terus melonjak dan semakin tak terkendali.
“Lebih parah lagi situasi ini terjadi disaat ekonomi masyarakat tidak menentu,” tutur Usman.
Ironisnya lagi, sudah kondisi ekonomi semakin mendekatkan kebutuhan rakyat, justru penggunaan anggaran APBA juga semakin tidak terarah dalam penguatan program pembangunan sehingga gagal mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh lebih baik.
Lebih tragis lagi Ada Indikasi anggaran ABPA dibajak dan diolah gila-gilaan dan terbukti tidak menyelesaikan substansi masalah ekonomi Aceh.
Angka kemiskinan selalu menjadi objek sinisme publik
Seperti besarnya Dana Pokok Pikiran (Pokir) dan masuknya anggaran Pelaksanaan PON XXI dalam APBA yang kenyataannya itu tidak ada di dalam RPJM dan anggaran PON dari APBN.
Di semua indikator makro, pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, dan angka pengangguran, semua angkanya negatif, bahkan yang paling sensitif angka kemiskinan, selalu menjadi objek sinisme publik.
Pertanyaannya adalah apa yang sudah dilakukan Bappeda Aceh selama ini ? Kenapa pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kemiskinan belum juga bisa turun ?
Lalu, kemana anggaran APBA yang sudah di gunakan? Tiap tahun rakyat Aceh diberikan harapan dengan dana Otsus dan dana lainnya triliunan.
Namun dengan anggaran yang fantastis, pertumbuhan ekonomi lemah, lapangan kerja sempit, inflasi meningkat, dan kemiskinan masih saja nomor satu di Sumatera.
“Jangan-jangan perencanaan program yang di rumuskan di Bappeda Aceh hanya sebatas copy paste saja?,” kata Dosen Universitas Abulyatama (Unaya) ini.
Usman Lamreung pun berharap pada pemerintah Aceh dan DPRA, dalam sisa anggaran otsus satu persen lagi, dapat melahirkan program-program pembangunan Aceh pada 2027 kedepan yang punya nilai dan manfaat untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi Aceh.
Nah, selain kepentingan pertumbuhan ekonomi juga
membuka lapangan kerja.
“Kita mendorong pemerintah Aceh agar fokus pada pembangunan sektor ekonomi adalah disektor pariwisata hulu ke hilir, sektor perikanan, sektor UMKM, pertanian dan perkebunan. Bila pemerintah dan dewan fokus dan konsisten tentu akan berdampak pada penguatan ekonomi Aceh dan akan tercipta lapangan kerja,” demikian tutur Usman Lamreung. (**)