Hut Bhayangkari dari Bank Aceh
Daerah  

Nelayan Keluhkan Keterbatasan BBM Solar Subsidi.

Syafrial
Kepala Bidang pencegahan Ilyas Isti melakukan wawancara awak nelayan terkait keluhan mereka terhadap keterbatasan BBM solar subsidi. Foto : Dok Ombudsman Aceh.

Acehglobal.com – Banda Aceh.

Menanggapi keluhan para nelayang terhadap terbatasnya BBM solar subsidi Ombudsman RI Perwakilan Aceh melakukan kunjungan langsung ke lapangan kawasan Jalan sisingamangaraja Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh pada Rabu (20/9/2023).

Kunjumgam Ombudsman adalah untuk menyerap langsung aspirasi dan keluhan dari masyarakat, khususnya para nelayan.

Cukup banyak keluhan para nelayan yang disampaikan kepada kami, mulai dari terbatasnya BBM solar subsidi hingga Muara Sungai yang dangkal, namun mereka tidak semua keluhan itu disampaikan ke instansi terkait, kata Kepala Ombudsman Aceh Dian Rubianty melalui Kepala Bidang pencegahan  Ilyas Isti dalam keterangannya kepada media.

Ilyas mengatakan, keluhan paling banyak dari nelayan yaitu terkait BBM solar subsidi, untuk masalah ini perlu segera mendapat perhatian. Karena, selain menyebabkan antrian panjang yang menunda keberangkatan nelayan untuk melaut, dan banyak juga para nelayang yang tidak bisa melaut.

Kelangkaan BBM solar subsidi, untuk mendapat kebutuhan BBM solar subsidi membuat para nelayan harus antri hingga  tiga sampai lima hari.

Para nelayan khusus di wilayah Lampulo, Banda Aceh sangat berharap agar ada penambahan kuota BBM solar subsidi, sehingga oleh para nelayan untuk laut dan tidak harus menunggu antrian terlalu lama.

Disamping  itu mereka (Nelayan) keluhkan sedimen muara di pelabuhanyang dangkal, untuk itu juga diharapkan agar segera dilakukan pengerukan. Karena sudah ada beberapa kapal nelayan yang rusak akibat bertabrakan dengan batu gajah pemecah ombak dan kapal nelayan juga susah keluar masuk ke pelabuhan.

“Terkait keluhan tersebut,  Ombudsman Aceh akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, khusus mengenai BBM, secara langsung sudah menghubungi pihak PT Pertamina Banda Aceh dan stake holder lainnya agar bisa duduk bersama untuk membahas persoalan tersebut”, ujar Ilyas. (sya)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *