Acehglobal.com – Banda Aceh.
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Pengelolaan anggaran oleh Pemko Banda Aceh dalam pengadaan mobil Dinas Walikota sebesar Rp 3 milyar adalah masuk dalam katagori Pemborosan.
Sementara masyarakat Kota Banda Aceh selaku Ibu Kota Provinsi Aceh sedang dilanda sulitnya kondisi ekonomi saat ini, tapi Pemerintah Kota Banda Aceh tetap menganggarkan anggaran untuk pengadaan mobil mewah.
Pada Presiden telah melakukan efesiensi anggaran bagi pejabat tidak menggunakan anggaran yang menyentuh masyarakat, seperti perjalanan Dinas ke luar Negeri.
Ternyata Pemko Banda Aceh tidak berlaku efesiensi anggaran dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, padahal kondisi fiskal Pemko dalam keadaan kacau.
Efesiensi hanya berlaku bagi masyarakat dimana efesiensi hanya pada sektor kebutuhan publik semata, akan tetapi untuk fasilitas eksekutif dan legislatif normal seperti biasanya.
Di tengah ekonomi masyarakat yang semakin sulit, Pemko Banda Aceh juga melakukan pemborosan dengan mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan konten Media Sosial (Medsos) Tahun 2025 sebesar Rp 679.000.000 dalam menjadikan industri brazzer di Kota Banda Aceh, kata Koordinator MaTA Alfian Selasa (9/9/2025).
Alfian mengatakan, Seharusnya Walikota Banda Aceh lebih peka terhadap ekonomi warga kota yang semakin sulit, semestinya menjadi pertimbangan untuk tidak hidup mewah dengan fasilitas hasil dari pajak rakyat.
Saat ini pemko lagi menekan warga untuk bayar pajak sampai ke level Gampong, dan itu kebijakan yang sangat menjajah.
Sementara mereka hidup mewah dengan fasilitas begitu juga untuk pencitraannya. kalau Pemko membangun industri buzzer maka, kondisi Kita Banda Aceh kedepan tidak baik baik saja.
Warga kini di suguhin dengan berita dari buzzer, tapi ekonomi warga dalam keadaan sulit. seharusnya Pemko fokus menyelesaikan permasalah ekonomi bagaimana bisa bangkit, kata Alfian.
Berita bazzer tidak bisa di simpulkan kebenarannya tapi sebatas pencitraan. seharusnya bagi 30 anggota DPRK kota Banda Aceh lebih peka dalam pengesahan anggaran sebagaimana kondisi ekonomi warga saat ini.
Ternyata, mereka juga sama sebagai penikmat dari hasil pajak rakyat. nihil kontribusi dan menikmati fasilitas. kondisi ini tidak patut untuk dibiarkan begitu saja. warga kota harus kritis sehingga kita tidak dijadikan sebagai sapi peras oleh mereka melalui pajak, ujar Alfian. (**)