Acehglobal.com – Banda Aceh.
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIII Aceh panggil Rektor Unaya Aceh dalam rangka upaya evaluasi terhadap kinerja Perguruan Tinggi
Para wakil Rektor Universitas Abulyatama Aceh yang dipanggil LLDikti itu terdiri Wakil Rektor I Dr Usman Lamreung, M. Si, Wakil Rektor II Dr Akhyar, M. Si beserta jajaran perwakilan civitas akademika Universitas Abulyatama diundang oleh LLDIKTI Wilayah XIII Aceh untuk mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi (EKPT).
Kehadiran para Wakil Rektor Unaya Aceh itu atas undangan LLDIKTI Wilayah XIII Aceh dimana pertemuan itu berlangsung di ruang rapat LLDIKTI kawasan Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Selasa (6/5/2025).
Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi LLDikti Wilayah XIII Aceh Muhammad Nur menyampaikan, Awalnya LLDIKTI merencanakan melakukan kunjungan langsung ke kampus Universitas Abulyatama Aceh kawasan Lampoh Keude Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.
Namun, karena pihak Rektorat, Dekan dan para Dosen yang berada di bawah naungan Yayasan Abulyatama Aceh belum dapat mengakses kampus, maka agenda tersebut diubah menjadi pertemuan di kantor LLDIKTI, yang kemudian dihadiri oleh pihak universitas.
Muhammad Nur menyampaikan bahwa, tujuan ini adalah untuk memperoleh informasi langsung terkait kondisi proses pembelajaran serta berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Dosen dan mahasiswa di Kampus Unaya Aceh.
Saat ini, Universitas Abulyatama Aceh masih menghadapi konflik internal yayasan yang berdampak pada aktivitas akademik dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Kemudian, tim EKPT akhirnya melakukan wawancara dengan unsur pimpinan Rektorat yang diwakili oleh Dr Usman Lamreung dan Dr Akhyar M. Si, kemudian wawancara dilanjutkan dengan para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
Pihak rektorat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LLDIKTI atas sambutan dan fasilitasi yang telah diberikan.
Mereka berharap Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melihat situasi di Universitas Abulyatama secara objektif dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang tepat untuk mengakhiri konflik yang berdampak luas terhadap aktivitas akademik dosen dan mahasiswa, ujar Muhammad Nur.(**)