Kompolnas Lakukan Pengawasan Kesiapan Polda Riau Amankan Pilkada.

Syafrial

Acehglobal.com – Pekanbaru. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Polda Riau dalam rangka pemantauan persiapan pengamanan Pilkada 2024 yang diterima langsung oleh Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal Selasa (28/5/2024).

Hadir mewakili Kompolnas yakni, Irjen (Purn) Drs Pudji Hartanto Iskandar dan H Mohammad Dawam selaku anggota, juga Kompol Mardonna  Lamtio, Briptu Iqbal Prasetia Gunawan, Briptu Rizal Permana dan Briptu Sulva Windayani dari Sekretariat Kompolnas.

Kunjungan kerja itu bertujuan untuk klarifikasi saran dan keluhan masyarakat (SKM). Kompolnas pun mendapatkan pemaparan lengkap dari Kapolda Riau.

Kapolda Riau mengucapkan selamat datang kepada Tim Kompolnas dalam rangka kesiapan Operasi Mantap Praja Lancang Kuning 2024 Polda Riau.

Kami sudah melakukan berbagai persiapan untuk pengamanan Pilkada serentak 2024 di wilayah hukum Polda Riau mulai dari persiapan perencanaan anggaran, administrasi maupun pembinaan personel.

Bahkan ada beberapa inovasi yang kami lakukan untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan Pilkada serentak nanti, kata Kapolda Mohammad Iqbal.

Kapolda juga memaparkan mengenai salah satu inovasi sistem pengendalian operasi pengamanan Pilkada dengan memanfaatkan IT melalui Command Center.

Sistem itu dikendalikan langsung oleh Kapolda pada saat pencoblosan dan pasca pencoblosan di Tempat Penungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Riau.

Anggota Kompolnas Pudji Hartanto mengapresiasi kinerja Kapolda dalam mempersiapkan pengamanan Pilkada serentak 2024 di Riau.

Pemaparan kesiapan PAM Pilkada serentak yang disampaikan Kapolda bahwa, ada 10 Pemilihan Bupati, 2 Pemilihan Walikota dan 1 Pemilihan Gubernur.

Di samping itu, Kapolda juga memaparkan beberapa point terhadap kerawanan serta antisipasinya dihadapan Kompolnas secara detail, hal itu cerminan  kinerja Kapolda Riau yang luar biasa, hebat,” jelas Pudji.

Pudji berharap, apa yang saat bincang-bincang sebelum rapat tentang bagaimana mengelola pengamanan pilkada serentak dengan hasil aman dan sangat kondusif. Sebagai mantan Kapolda Sulsel, ia berharap Kapolda Riau dapat membangun jaringan komunikasi aktif dengan para paslon peserta pilkada melalui WhatsApp group (WAG).

Baca juga   AKBP Charlie Sandang Jabatan Baru Sebagai Wadansat Brimob Polda Aceh.

Pemantauan persiapan pengamanan Pilkada juga dilakukan Kompolnas dengan mengunjungi Polresta Pekanbaru yang diterima langsung Kapolresta Kombes Pol Jeki Rahmat bersama PJU Polresta Pekanbaru.

Dalam kesempatan itu, sebagaimana pesan kepada PJU di Polda, Pudji Hartanto Iskandar menekankan aspek pentingnya netralitas bagi anggota Polri.

Selain itu, pentingnya sinergitas anggota Polri dengan aparat penegak hukum dan pengemban fungsi keamanan (TNI), juga pentingnya optimalisasi peran strategis Bhabinkamtibmas dan intelijen guna meninimalisir segala potensi gangguan keamanan Pilkada serentak 2024 di Riau.

“Semua perlu diantisipasi dengan melakukan komunikasi yang baik kepada semua pihak,” harap Pudji Hartanto.

Mohammad Dawam, selaku Anggota Kompolnas menambahkan, antisipasi pada aspek potensi kerawanan konflik horizontal harus benar-benar diperhatikan. Hal ini mengingat potensi konflik sosial saat pilkada di antara para pendukung paslon lebih dominan dan nyata dari potensi konflik horizontal di pilpres maupun pileg.

Disebutkannya, salah satu yang perlu diantisipasi adalah konflik “head to head”.

Oleh karenanya, segala kemungkinan harus dikooordinasikan dengan baik sejak dini dari seluruh stackholders kepemiluan dan pemerintah daerah.

“Oleh karena itu MoU Polda dengan Instansi Pemerintah dan penyelenggara Pemilu untuk menciptakan Pilkada yang damai, kondusif, aman dan bermartabat dengan Pemerintah Daerah, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Kejati, Pengadilan Tinggi, PT TUN, hingga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dan KIP Riau penting untuk disegerakan apabila belum terjalin kerja sana selama ini.

Jika nanti terjadi sengketa informasi pemilu di antara para paslon, maka yang berhak menangani sengketa informasi pemilu adalah KIP Riau.

Ini sekedar contoh langkah antisipatif yang perlu dipersiapkan, juga antisipasi terjadinya konflik sosial akibat data daftar pemilih tetap (DPT) khususnya di wilayah rawan tapal batas Riau,” ujar Dawam. (**) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *