Acehglobal.com – Banda Aceh.
Ketua Komisi VI Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh Nazaruddin, S.I.Kom menolak dengan tegas terhadap rencana penggunaan anggaran untuk rehabilitasi rumah anggota Dewan periode 2024–2029 sebesar Rp 50 miliar.
Mantan Wali Kota Sabang yang kini duduk sebagai anggota parlemen mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) I Banda Aceh, Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh itu
Nazaruddin menilai, penggunaan anggaran tersebut belum tepat dilakukan saat ini, mengingat kondisi Aceh yang masih diliputi duka akibat bencana.
“Saya pribadi menolak dana untuk rehab rumah anggota dewan untuk saat ini yang nilainya sangat fantastis mencapai Rp 50 milyar, karena ada hal yang jauh lebih urgen yang harus kita lihat bersama,” tegas Nazaruddin yang akrab disapa Tgk Agam.
Menurutnya, hingga kini masih banyak masyarakat Aceh yang belum bisa kembali hidup normal, bahkan sebagian masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Di saat rakyat baru mulai “menghirup napas segar” pascabencana, para wakil rakyat justru dituntut menunjukkan empati dan kepekaan sosial.
“Kita harus menjaga masa depan anak-anak Aceh. Sekolah-sekolah mereka masih banyak yang perlu diperbaiki, dan penghidupan yang layak bagi korban bencana harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Mantan Walikota Sabang Tgk Agam secara khusus menyoroti kondisi Aceh Tamiang, yang disebutnya sebagai salah satu daerah paling parah terdampak bencana. Hingga saat ini masih banyak Gampong/Desa yang terisolir yang belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah.
“Masih banyak wilayah yang secara nyata membutuhkan kehadiran negara. Di sinilah dituntut kepekaan kita sebagai wakil rakyat terhadap nasib masyarakat Aceh yang sedang tertimpa musibah,” ungkapnya.
Terkait rumah dinas Ketua DPRA yang disebut telah direhabilitasi, Tgk Agam menyatakan tidak ingin memperpanjang polemik atas hal yang sudah selesai.
Namun, untuk rencana rehabilitasi rumah dewan yang belum dilakukan, ia meminta agar anggarannya ditunda dan tidak dialokasikan terlebih dahulu.
“Kalau rumah Ketua DPRA yang sudah direhab, ya sudahlah, itu sudah selesai ” yang KA, KA keuh yang Goh bek le” saya selaku anggota dewan merasa malu saat Kita hidup mewah tapi rakyat Aceh masih dalam “ngos-ngosan” Kita dahulukan kepentingan rakyat dlu”, pungkasnya.
Pernyataan ini menegaskan sikap politik Tgk Agam yang menempatkan kepentingan kemanusiaan dan pemulihan pascabencana sebagai prioritas utama, sekaligus menjadi pesan moral bagi seluruh pemangku kebijakan di Aceh.(**)