Daerah  

Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh Desak Dinas Perkim Prioritaskan Bangun RLH Korban Kebakaran Gampong Jawa.

Syafrial
H Heri Julius, S. Sos, MM : Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh.

Acehglobal.com – Banda Aceh.
Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh H Heri Julius, S. Sos, MM mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Banda Aceh untuk dapat memprioritaskan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi korban kebakaran Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh.

Hal tersebut mengingat rumah milik Sunardi (40) warga Dusun Hamzah Yunus Kecamatan Kutaraja yang bekerja sebagai nelayan kini kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran yang terjadi pada Senin sore 27 Maret 2023 dan mengingat kedepan di hadapkan dengan hari Raya Idul Fitri 1444 H.

Desakan tersebut ditegaskan Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh H Heri Julius, S. Sos, MM usai menyerahkan bantuan masa panik kepada korban berupa beras, minuman mineral, telur ayam, gula, kain sarung, mukerna dan sejumlah uang yang diterima langsung oleh keluarga korban Nilawati (37) pada Selasa sore (28/3/2023).

Heri Julius meminta pihak Dinas Perkim untuk bisa memprioritaskan pembangunan Rumah Layak Huni bagi korban yang rumahnya mengalami kebakaran yang  hingga kini terpaksa harus menempati sementara rumah milik Pemerintah Gampong Jawa.

Ini merupakan musibah yang terjadi di saat umat muslim sedang melaksanakan ibadah puasa ramadhan dan kedepan menghadapi lebaran Idul Fitri, kemana korban harus tinggal. Karrna menurut Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh itu Dinas Perkim ada program layak huni bagi masyarakat,  tegas Heri.

Sementara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Banda Aceh Bukhari Sufi saat dimintai keterangannya terkait penanganan lebih supaya adanya rumah layak huni bagi korban kebakaran di Gampong Jawa Kecamatan Kutaraja tidak berhasil.

Saat media menghubungi meminta keterangannya dalam penanganan lebih lanjut kepada korban kebakaran rumah milik Sunardi warga Gampong Jawa tidak mendapat respon, di telpon tidak di angkat dan pesan singkat Short Masengge Servise (SMS) juga tidak dibalas. (sya)

Baca juga   Kebijakan Merumahkan 88 Pegawai Non PNS Tindakan Sewenang-Wenang.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *