Acehglobal.com – Banda Aceh.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menggelar sosialisasi dan penerangan hukum bagi seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) di Aula BPBA di Banda Aceh pada Selasa (29/7/2025).
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kontrak di lingkungan BPBA yang dibuka oleh Kepala BPBA Teuku Nara Setia, S.E., Ak., M.Si bertujuan untuk memperkuat pemahaman hukum, khususnya terkait pencegahan tindak pidana korupsi.
Di samping itu juga Kejati Aceh memperkenalkan peran strategis Jaksa Pengacara Negara dalam mendampingi instansi Pemerintah.
Kepala BPBA Teuku Nara Setia, S.E., Ak., M.Si mengapresiasi pihak Kejati Aceh dan menekankan pentingnya kegiatan ini bagi seluruh pegawai.
“Saya berharap agar semua pegawai memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kita bekerja di bidang kebencanaan, yang penuh tantangan dan situasi tak terduga.
Maka penting bagi kita untuk memahami aturan hukum, terutama terkait pertanggung jawaban setiap kegiatan yang dilakukan di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa, pekerjaan di bidang penanggulangan bencana kerap berada dalam tekanan waktu dan kondisi darurat, sehingga pemahaman hukum menjadi bekal penting agar tidak terjadi kesalahan prosedural yang dapat berujung pada masalah hukum.
Sementara itu Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh Ali Rasab Lubis, S.H, MH menyampaikan bahwa, kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi intelijen Kejaksaan, khususnya dalam pendekatan preventif untuk mencegah tindak pidana korupsi.
“Kejaksaan tidak hanya hadir sebagai penuntut, tetapi juga sebagai mitra strategis Pemerintah dalam menjaga aset dan kepentingan negara.
Melalui sosialisasi ini, kami ingin membangun pemahaman hukum yang kuat di kalangan
ASN,” kata Ali Rasab.
Ali Rasab menegaskan pentingnya memahami hukum lebih baik agar terhindar dari jeratan hukum.
“Maka, kenali hukum, jauhi hukuman. Ingat, kawan seiring perhatikan kawan yang mengiring”, kata Ali Rasab.
Sementara Koordinator Kejati Aceh Yarnes, S.H., M.H yang menyampaikan materi terkait dasar-dasar hukum korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Ia menjelaskan bahwa, setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, meski tanpa niat jahat, tetap dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum jika tidak sesuai prosedur.
“Seperti halnya manipulasi surat perjalanan Dinas, bisa menjadi temuan. Maka penting untuk selalu patuh terhadap prosedur dan mendokumentasikan setiap kegiatan dengan benar,” jelasnya.
Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dan Tata Usaha Negara Amanto, S.H., M.H menjelaskan secara rinci peran jaksa dalam pendampingan hukum bagi instansi pemerintah.
Ia menekankan bahwa, Jaksa bisa menjadi representasi negara dalam sengketa perdata maupun tata usaha negara.
“Jika ada yang mengalami persoalan hukum yang menyangkut keuangan atau aset negara, tak perlu bingung mencari pengacara, Negara sudah menyediakan Jaksa pengacara negara untuk itu,” ujar Amanto.
Ia juga memaparkan fungsi layanan hukum seperti Legal Opinion (pendapat hukum tertulis), Legal Audit (audit dokumen dan kepatuhan hukum), serta Legal Assistance (pendampingan hukum berkelanjutan) yang dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah secara gratis.
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana interaktif, di mana para pegawai BPBA diberikan kesempatan bertanya dan berdiskusi langsung dengan para narasumber dari Kejati Aceh.
Harapannya agar sosialisasi ini menjadi langkah awal membangun budaya kerja yang bersih dan taat hukum di lingkungan BPBA, harapnya. (**)