Acehglobal.com – Banda Aceh.
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan untuk melakukan sebuah kebersamaan dan kerja nyata untuk kebangkitan Aceh kedepan.
Hal itu disampaikan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) saat melakukan kunjungan kerja Pimpinan MPR RI ke Banda Aceh dalam rangka penyerahan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana banjir dan longsor di delapan kabupaten di Aceh Selasa (10/2/2026).
Ibas menyampaikan, Bantuan itu disalurkan kepada masyarakat yang terdampak di Aceh yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
Penyaluran itu sebagai bagian dari komitmen negara untuk hadir di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa pemulihan.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut menyampaikan pernyataan tertulis mengenai duka mendalam atas musibah yang merenggut ratusan korban jiwa serta menyebabkan kerusakan luas terhadap rumah, fasilitas umum, dan sumber penghidupan masyarakat.
“Masih teringat, sedih dan prihatin hingga hari ini pun masih terasa. Namun kini, yang kita jaga adalah semangat menyambut asa untuk bangkit, bersatu, dan bekerja keras membangun kembali Aceh yang kuat, aman, dan lebih tangguh menghadapi masa depan,” ungkap Ibas.
Ia menegaskan, pemulihan bukan hanya tentang membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memulihkan harapan, kepercayaan diri masyarakat, serta memastikan setiap keluarga terdampak dapat kembali menjalani kehidupan dengan layak dan bermartabat.
Solidaritas Aceh Kekuatan Bangsa
Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur VII dari Partai Demokrat ini juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh, para kepala daerah, aparat, relawan, dan masyarakat yang bergerak cepat dalam menangani dampak bencana sejak akhir tahun 2025.
Ia menilai semangat gotong royong masyarakat Aceh menjadi kekuatan utama dalam menghadapi masa sulit.
“Di tengah keterbatasan infrastruktur, semangat gotong royong Aceh terlihat nyata melalui dapur umum, posko pengungsian, serta kerja kolektif dalam menjaga martabat warga terdampak bencana,” ungkapnya.
Ia optimistis Aceh mampu bangkit melalui proses rekonstruksi yang terencana, berbasis data kerusakan rumah, infrastruktur, serta dampak terhadap ekonomi rakyat sebagaimana diverifikasi oleh BNPB sejak Desember 2025 hingga awal 2026.
Pemulihan Bukan Sekadar Infrastruktur, Tetapi Memulihkan Kehidupan
Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN ini turut menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat yang kehilangan rumah, lahan, serta sumber penghidupan akibat bencana. Menurutnya, kehilangan akibat bencana bukan hanya persoalan material, tetapi juga luka batin yang membutuhkan pemulihan secara manusiawi.
“Negara wajib memastikan pemulihan berjalan secara adil, manusiawi, dan menghormati martabat korban bencana,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bangkit bersama, menjadikan bencana sebagai momentum memperkuat sistem mitigasi dan pembangunan berkelanjutan ke depan.
“Pemulihan bukan sekadar membangun ulang rumah, tetapi membangun kembali harapan, kepercayaan, serta masa depan anak-anak Aceh yang lebih terlindungi,” tambah Edhie Baskoro.
Komitmen Kebangsaan: Aceh Tidak Sendiri
Sebagai Pimpinan MPR RI, Ibas menegaskan komitmen MPR RI untuk mengawal proses pemulihan Aceh agar berjalan sejalan dengan amanat konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Aceh tidak sendiri. Dalam semangat kebangsaan, kita pastikan pemulihan berjalan transparan, berkeadilan, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling terdampak,” ujar lulusan S3 IPB University tersebut.
Ibas juga menegaskan bahwa, kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam masa-masa sulit akibat bencana.
“Kita hadir tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga membawa harapan, solidaritas, dan komitmen untuk memastikan Aceh bangkit lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih sejahtera,” pungkas Ibas.
Bantuan Kolaborasi Nasional untuk Percepatan Pemulihan
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa, kunjungan delegasi Pimpinan MPR RI ke Aceh merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), yang melaporkan dampak banjir bandang dan longsor yang sangat parah.
Kunjungan ini bertujuan memastikan tindak lanjut pemulihan sekaligus melihat langsung kondisi masyarakat terdampak di lapangan.
“Beliau (Mualem) menyampaikan berbagai kebutuhan untuk pemulihan pascabencana. Kedatangan kami ke Aceh ini adalah untuk menindaklanjuti laporan tersebut sekaligus melihat langsung kondisi di lapangan,” lanjut Muzani.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah melaporkan bahwa masih terdapat puluhan ribu warga yang berada di pengungsian sehingga diperlukan percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap.
“Pengungsi saat ini 17.000 sekian KK tinggal yang saat ini masih mengungsi atau dengan jiwa lebih kurang 69 atau 70.000 jiwa pengungsi,” sebutnya.
Ia juga menyampaikan bahwa, bencana mengakibatkan kerusakan luas pada fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, sekolah, dayah, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur dan sektor ekonomi masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa, bencana juga berdampak pada beberapa provinsi di Sumatera.
Pemerintah pusat terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, khususnya di wilayah Aceh yang masih membutuhkan perhatian khusus.
Harapan Aceh dan Komitmen MPR RI
Pemerintah dan masyarakat Aceh menyampaikan sejumlah harapan strategis untuk mempercepat pemulihan pascabencana, diantaranya percepatan distribusi bantuan ternak sapi meugang sebagai bagian dari pemulihan ekonomi masyarakat, dukungan pelayanan kelistrikan bagi 13 desa terdampak melalui penyediaan genset, serta percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) termasuk dukungan skema dana tunggu agar pengungsi tidak terlalu lama tinggal di tenda yang berpotensi berdampak pada kondisi psikologis, khususnya bagi anak-anak.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga mendorong agar pembiayaan BPJS bagi korban bencana dapat ditanggung melalui APBN, bukan membebani keuangan daerah.
Aceh juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola penanganan bencana melalui penyusunan juklak dan juknis khusus untuk penanganan korban banjir, termasuk panduan teknis bagi Satgas di lapangan, mengingat karakter bencana banjir berbeda dengan gempa bumi.
Di sisi lain, percepatan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seperti pola percepatan pada tahun 2025 dinilai krusial, mengingat masih terdapat puluhan ribu pengungsi yang membutuhkan kepastian hunian, layanan dasar, serta pemulihan sosial-ekonomi secara cepat dan terukur.
Menanggapi hal tersebut, MPR RI menegaskan komitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pemulihan Aceh, sekaligus mengapresiasi kerja keras Kepala Satgas, BNPB, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta seluruh elemen masyarakat yang telah bergerak cepat dalam penanganan bencana.
Sebagai bentuk solidaritas kebangsaan, MPR RI juga menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 15 ribu paket sembako dan 15 ribu paket perlengkapan ibadah untuk membantu masyarakat terdampak dalam menghadapi masa pemulihan sekaligus menyambut bulan Ramadhan.
Kegiatan ini dihadiri Pimpinan MPR RI antara lain Ahmad Muzani, Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono dan AM Akbar Supratman, Plt Sekjen MPR RI Siti Fauziah.
Turut juga hadir pimpinan dari seluruh Fraksi MPR RI yaitu Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, dan Anton Sukartono Suratto.
Hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, perwakilan DPD RI Dedi Iskandar Batubara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, perwakilan Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan.
Dari Pemerintah Aceh dan daerah terdampak, kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Aceh H Fadhlullah, Bupati Aceh Utara H Ismail A. Jalil, Bupati Bireuen H Mukhlis, Bupati Gayo Lues Suhaidi, Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, Wakil Bupati Aceh Timur Teuku Zainal Abidin, Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri, Wakil Bupati Bener Meriah Ir Armia, serta Sekretaris Daerah Aceh Tengah Drs Mursyid.(**)