Acehglobal.com – Banda Aceh.
Ketua Fraksi Demokrat DPRA HT Ibrahim, ST, MM meminta masyarakat untuk tidak terpecah belah yang dikarenakan tingginya pro-kontrak terkait imgran Rohingya yang kini marak ke Aceh.
Menanggapi hal tersebut H.T. Ibrahim ST. MM yang juga Caleg Partai Demokrat untuk DPR RI nomor urut 2 Dapil 1 Aceh dalam keterangannya Senin (1/1/2024) mengatakan, rakyat bukan tidak sudi menerima pengungsi Rohingya. Dimana terjadinya penolakan itu mengingat kondisi ekonomi rakyat Aceh sendiri yang membuat mereka harus menolak etnis Rohingya.
“Insya Allah jika ekonomi rakyat mapan maka etnis Rohingya akan diterima sejauh mereka menjaga kesantunan dan adat istiadat masyarakat setempat, kendati rakyat Aceh masih banyak yang terpuruk secara ekonomi (miskin),” kata HT Ibrahim.
HT Ibrahim menyarankan agar Pemerintah untuk segera mencari solusi yang tepat dalam menyelamatkan Rohingya tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan.
Pemerintah harus melakukan penyelamatan, karena Aceh sendiri saat ini masih banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Aceh terutama soal kemiskinan.
Untuk itu Ampon Bram sapaa akrab HT. Ibrahim mengajak para tokoh agama dan masyarakat Aceh untuk bersama- sama mendorong Pemerintah Aceh di bawah pimpinan Pj Gubernur Achmad Marzuki untuk mengurus kepentingan rakyat Aceh terlebih dahulu dengan melakukan percepatan pembangunan di Bumi Serambi Makkah ini.
“Saya mengajak tokoh masyarakat dan ulama untuk mendorong pemerintah mempercepat pembangunan dalam semangat kebersamaan” pinta Ampon Bram.
Apabila rakyat Aceh sudah sejahtera maka, dapat dipastikan pengungsi Rohingya juga akan diterima oleh masyarakat Aceh.
Pj Gubernur diharap melakukan sinergitas dengan pusat
HT Ibrahim menambahkan, pentingnya Pemerintah Aceh membuat rumusan strategi dan rancangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kondisi masyarakat Aceh, agar nantinya masyarakat bisa makmur sejahtera.
“Saya ajak semua pihak untuk merumuskan strategi dan rancangan kerja sesuai kontekstual Aceh untuk masa 10 – 20 tahun ke depan,” harap Ibrahim.
Ianya juga menekankan pentingnya pendekatan kultural dan religi (syariat Islam) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Oleh karena itu, Pj Gubernur diharapkan untuk terus melakukan sinergitas dan kolaborasi dengan pihak Kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Aceh.
“Jadi perlu adanya kerja nyata yang bersifat quick wins (program percepatan) dari Pj Gubernur,” ujar HT Ibrahim. (**)