Acehglobal.com – Banda Aceh.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) kembali menetapkan memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh ketiga selama 14 hari terhitung sejak tanggal 9 Januari hingga 22 Januari 2026.
Keputusan tersebut disampaikan Mualem dalam rapat perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh ketiga secara virtual (zoom) di ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh kantor Gubernur Aceh Kamis (8/1/2026).
Rapat secara virtual itu, dipandu oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (DekFad), hadir Ketua DPRA, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Kasdam IM serta unsur Forkopimda Aceh Lainnya.
Mualem menyampaikan bahwa, perpanjangan ini berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah pusat serta Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 7 Januari 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.
Perpanjangan ini, atas pertimbangan kondisi penanggulangan bencana dan sebaran korban terdampak, serta memperhatikan fakta di lapangan bahwa masih terdapat wilayah yang terisolasi, keterbatasan produksi logistik di Kabupaten/Kota terdampak, dan perlunya percepatan layanan publik serta administrasi pemerintahan.
“Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh ketiga selama 14 hari, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026,” kata Mualem.
Mualem menjelaskan, perpanjangan masa tanggap darurat ketiga ini untuk memastikan agar pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang sulit diakses.
Mualem mengajak seluruh SKPA, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus bekerja bersama mempercepat pemulihan Aceh, agar sekolah, permukiman, fasilitas publik, serta perekonomian warga dapat segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal.
“Saya juga menginstruksikan agar pemulihan jalan dan jembatan di wilayah terdampak segera dilaksanakan sehingga konektivitas masyarakat dapat kembali normal,” tegasnya.
Selain itu, Mualem juga meminta kepada seluruh Bupati dan Wali Kota, agar penyusunan dokumen R3P segera diselesaikan paling lambat pada minggu ketiga Januari 2026 sebagai dasar pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali Aceh secara lebih baik dan berketahanan.
“Kepada seluruh masyarakat Aceh yang terdampak, kami menyampaikan empati dan dukungan penuh. Pemerintah akan terus hadir, bekerja dan memastikan proses pemulihan berjalan sebaik-baiknya. Atas kerja sama seluruh pihak, saya mengucapkan terima kasih,” pungkas Mualem.[**]