Acehglobal.com – Kota Jantho.
Gubernur Aceh H Muzakir Manaf mengambil sumpah jabatan dan melantik pasangan H Muharram Idris (Syech Muharram) dan Drs H Syukri A Jalil sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Periode 2025-2030 melalui Rapat Paripurna DPRK Aceh Besar yang berlangsung di Gedung Jantho Sport City (JSC) Kota Jantho Aceh Besar Kamis (13/2/2025).
Sidang Paripurna pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar yang dipimpin Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Muchti dihadiri segenap anggota DPRK, unsur Forkopimda, Kepala OPD dan para Camat se-Aceh Besar itu berlangsung khidmat.
Pelantikan tersebut turut diwarnai dengan penandatanganan berita acara pemberhentian secara hormat Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM, sekaligus prosesi serah terima jabatan kepada Bupati dan Wakil Bupati masa bakti 2025-2030.
Pada kesempatan itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf saat membacakan amanat Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya oleh para Bupati dan Wakil Bupati menjalankan amanah masyarakat dengan kerja nyata dan program pembangunan yang konkret.
“Kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan kerja keras dan program yang berpihak kepada rakyat. Pasangan ini memang dari jalur independen, tetapi setelah terpilih, mereka harus membangun komunikasi dan berkolaborasi dengan partai politik di parlemen serta Pemerintah Provinsi demi kemajuan Aceh Besar”, tegasnya.
Muzakkir juga menyinggung tantangan baru yang dihadapi Aceh, salah satunya terkait pemotongan dana Otonomi Khusus (Otsus). “Ini tantangan yang harus disikapi dengan bijak. Kita perlu strategi untuk memastikan pembangunan tetap berjalan meski dana Otsus berkurang”, katanya.
Selain itu, Mualem juga menyoroti pentingnya pendirian kembali Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Aceh. “IPDN telah diusulkan sejak Gubernur pertama setelah perdamaian, namun hingga kini belum terealisasi karena perdebatan internal mengenai lokasinya. Insya Allah nanti, Jika bukan di Banda Aceh, maka lokasinya di Aceh Besar”, ujarnya.
Gubernur Muzakkir Manaf juga berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati agar selalu mendapatkan restu ulama dalam setiap kebijakan yang diambil. “Setiap pembangunan harus didukung oleh para ulama agar mendapatkan keberkahan”, pesannya.
Sementara itu, Bupati Aceh Besar periode 2025-2030 H Muharram Idris dalam pidato perdananya menyampaikan apresiasi kepada DPRK Aceh Besar serta semua pihak yang telah menyukseskan pelantikannya.
“Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara ini, termasuk DPRK Aceh Besar dan instansi terkait”, ujarnya.
Muharram juga menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan semua elemen di Aceh Besar, tanpa ada oposisi.
“Di Aceh Besar tidak ada oposisi, yang ada hanya koalisi bersama. Kami ingin menyatukan seluruh elemen, baik masyarakat Aceh Besar di dalam maupun di luar daerah, ulama, pengusaha, intelektual, dan akademisi serta pemuda untuk membawa perubahan”, ungkapnya.
Muharram juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada empat orang yang selama ini menjadi andil besar dalam mendukung kemenangan dirinya dan wakilnya dalam Pilkada Aceh Besar yaitu, Bustamam Juned, Jailani Bin Muhammad, Faisal, dan Ketua Komando Independen Anwar.
“Terima kasih kepada seluruh pemilih dan masyarakat Aceh Besar yang telah menyukseskan Pilkada 2024 dan mempercayakan kami untuk”, tuturnya.
Menjadi Isu Strategis: Barcode BBM, Kelangkaan Gas, dan IPDN
Muharram Idris menambahkan, akan menjawab berbagai tantangan atas berbagai isu strategis yang selama terkait penggunaan Barcode saat pengisian BBM di SPBU, kelangkaan Gas Elpiji bagi masyarakat dan pembangunan kembali sekolah kedinasan IPDN.
Kita setuju dengan pernyataan Gubernur Aceh tentang penghapusan barcode BBM. “Masyarakat masih kesulitan dalam memperoleh barcode. Ini menjadi perhatian kami untuk segera diselesaikan”, tegas Muharram.
Selain itu, ia juga berkomitmen untuk menyelesaikan masalah kelangkaan gas elpiji 3 kg. “Secara kuantitas, pasokan gas dari Pertamina cukup, namun di lapangan, masyarakat hanya mendapatkan setengah dari stok yang seharusnya ada di pangkalan. Ini yang menyebabkan kelangkaan dan akan segera kami benahi”, tegasnya.
Mengenai IPDN, ia menyebutkan pihaknya telah menghibahkan 40 hektare tanah di Kota Jantho untuk pembangunan kampus tersebut. “Kami telah menyiapkan lahan, tinggal bagaimana pemerintah pusat merealisasikannya dan Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Mualem IPDN Aceh bisa terwujud,” sebutnya.
“Memasuki era perubahan, kita bersama seluruh OPD Aceh Besar harus siap berbenah. Tidak boleh ada lagi kecurangan dalam pemerintahan. Kita harus memberikan yang terbaik bagi masyarakat, terutama 60 persen masyarakat Aceh Besar yang berprofesi sebagai petani. Hak-hak mereka harus kita perjuangkan,” tegasnya.
Ia juga meminta dukungan penuh dari seluruh instansi, lembaga dan masyarakat untuk bersama-sama dan salin membahu membawa perubahan positif bagi Aceh Besar. “Saya dan Pak Syukri tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja bersama untuk kemajuan Aceh Besar,” imbuhnya.(**)