Acehglobal.com – Banda Aceh.
Bakal Calon (Balon) Bupati Pidie Jaya Dr H Said Mulyadi, S.E., M.Si menilai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) langgar komitmen dengan mencabut dukungan kepada pasangan Balon Bupati Pijay Dr H Said Mulyadi, S.E., M.Si – Saiful Anwar.
Pelanggaran Komitmen itu dituangkan dalam surat keputusan DPP nomor 32697/DPP/01/VII/2024 tertanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua DPP PKB H A Muhaimin dan Sekretaris Jenderal M Hasanuddin Wahid.
Tindakan tersebut Said Mulyadi juga merasa dirinya ditikung dan menilai DPP PKB telah berbuat curang karena membatalkan dan menerbitkan Surat Penetapan baru untuk kandidat lain yang datang kemudian yang akan maju pada kontestasi pilkada Pidie Jaya 2024.
Said Mulyadi mengaku sangat terkejut dan kecewa dengan sikap DPP PKB yang tidak konsisten terhadap komitmen sebelumnya yang sudah disepakati, kata Said Mulyadi kepada wartawan di Bada Aceh Sabtu malam (3/8/2024).
Said Mulyadi mengatakan, partai
besutan ulama yang dipimpin H Muhaimin Iskandar bersama jajaran pengurus dinilainya tidak konsisten, hal itu terbukti dimana DPP PKB membatalkan dukungan kepada dirinya dengan
menerbitkan SK penetapan kepada pihak lain yang maju menjadi calon Bupati Pidie Jaya.
Said Mulyadi menyebutkan, dua bulan lalu dirinya datang ke DPP PKB di Jakarta setelah diusul dari tim penjaringan PKB Provinsi dan kemudian keluar surat penugasan
pertama pada tanggal 6 Juni 2024 yang ditandatangani A Halim Iskandar dan Ketua Bidang Penguatan Struktur Eksekutif dan Legislatif dan M Hasanuddin Wahid selaku Sekretaris Jenderal untuk melakukan sosialisasi.
Selanjutnya, keluar surat kedua nomor 30044/01/DPP/2024 pada tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan sebagai calon dari PKB yang langsung ditandatangani Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Sekjen M Hasanuddin Wahid.
“Yang sangat ironis dan mengherankan, kenapa ada lagi SK penetapan dikeluarkan oleh DPP PKB untuk bakal calon lainnya. Ini yang membuat kita kecewa, padahal yang sudah disahkan adalah saya” tutur Said.
Kenapa tiba-tiba keluar SK lain lagi untuk pihak lain dengan nomor 32697/01/DPP/2024 tertanggal 24 Juli 2024 atas nama calon Sibral Malasyi ditandatangani juga oleh Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Sekjen M Hasanuddin Wahid.
Said Mulyadi menduga ini bentuk sebuah ”penzaliman”, karena tidak konsistennya pengurus DPP PKB di Jakarta sehingga terjadi surat penetapan untuk Balon Bupati Pijay lainnya.
Said memang ada diberitahu oleh Sebelumnya Ketua Tim Penjaringan A Halim Iskandar memberitahukan terkait surat penugasan untuk Balon lain yang di rekom dengan alasan ada permintaan dari para ulama di Pidie Jaya.
“Maaf Pak Said dukungan kita geser karena ada permintaan ulama di sana (Pijay),” ujar Said mengutip bicara A Halim Iskandar.
Said Mulyadi yang akrab disapa Waled merasa heran, ulama mana yang minta, karena setahunya ulama di Pijay yang senior adalah Waled Nuzzahri yang juga pengurus PKB dan ia tidak pernah meminta kepada DPP PKB, ”Ini kan aneh, ada apa” ungkap Said.(**)