Acehglobal.com – Banda Aceh.
Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (AlamP Aksi) melakukan demonstrasi ke kantor DPRA meminta supaya Dana Pokok-Pokok Pikran (Pokir) 2024 dapat di alihkan untuk penangan Banjir dan longsor di Aceh.
Pemintaan itu disampaikan mereka saat menggelar aksi demontrasi sekaligus mengantarkan kotak sumbangan berisikan koin untuk anggota DPRA di halaman depan kantor DPRA Kamis siang (14/12/2023).
Sebelum menuju ke kantor DPRA, mereka melakukan aksi penggalangan dana dari masyarakat pengendara di kawasan simpang lima Banda Aceh untuk menyerahkan ke anggota DPRA.
“Pak Dewan, ini kami antarkan sumbangan dari korban banjir untuk Pokir dewan,” teriak pendemo, kata Koordinator Lapangan Musda Yusuf dalam realesenya.
Korlap aksi Musda Yususf meminta semua SKPA dan rakyat agar pakai helm jika ke kantor DPRA, guna mengantispasi aksi piring terbang dari Anggota DPRA.
Karena akhir-akhir ini rakyat takut dilempar pakai piring sama dewan, karena dewan kini sedang hobi main lempar-lemparan. “Ini namanya sediakan payung sebelum hujan, sebelum dilempar piring oleh dewan, jadi SKPA hingga rakyat jangan lupa pakai helm terlebih dahulu kalau masuk gedung DPRA,” pinta Musda Yusuf.
Musda Yusuf dalam orasinya mengatakan, persoalan banjir di Aceh bukan persoalan baru, ironisnya sangat minim alokasi pokir dari dewan yang katanya mewakili rakyat. Sementara lebih Rp 103 T uang Otsus selama ini hanya dinikmati oleh segelintir elit saja.
“Untuk itu, kita harapkan Dewan supaya ikhlas mengalihkandana Pokirnya pada Tahun 2024 di alokasikan untuk menangani persoalan banjir. Jangan sampai setiap banjir Dewan cuma hanya bisanya pencitraan antar air mineral dan indomie sembari selfie”, ungkapnya.
Alamp Aksi sangat menyayangkan sikap premanisme dan kerakusan dewan dalam pengesahan anggaran. “Kantor DPRA itu bukan taman kanak-kanak atau tempat olahraga lempar lembing, jadi tak perlu ada cara lempar-lempar piring segala untuk minta tambah pokir.
Jika Dewan butuh pokir untuk kegiatan kampanye pemenangan Pemilu legislatif 2024, dimana pada Tahun 2023 saja ratusan milyar dari jumlah anggaran sebesar Rp 1,6 T lebih kepada kegiatan reguler Dinas dan kebanyakan di luar dapil.
Belum lagi hampir ratusan milyar anggaran digunakan untuk kegiatan seremonial. Padahal jika pokir itu benar-benar untuk mengakomodir aspirasi rakyat maka persoalan banjir di berbagai daerah di Aceh sudah tertangani,” kata Musda Yususf.
Rincian Dana Pokir DPRA yang di tempatkan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
Terkait dengan pemintaan dana pokir Anggota DPRA, Alamp Aksi Provinsi Aceh menyampaikan beberapa pernyataan sikap,
- Meminta DPRA untuk memastikan bahwa tidak ada pengurangan alokasi anggaran pembangunan Kabupaten/Kota yang berpotensi akan membuat pemerataan pembangunan di Aceh akan terhambat dengan Skema 60:40 % sebagaimana yang telah ditetapkan sendiri oleh DPRA melalui Qanun Aceh harus direalisasikan.
- Secara tegas Alamp Aksi meminta DPRA untuk memastikan ketersediaan anggaran untuk pembayaran tunggakan hutang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) 2023 dan program JKA 2024 demi keberlanjutan pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat Aceh.
- Mendesak DPRA untuk menggunakan hati nurani dalam pengesahan APBA 2024 dan mengikhlaskan alokasi anggaran Pokir 2024 dialihkan untuk penanganan banjir dan longsor di berbagai daerah di Aceh.
- Meminta Dirjen Otda Kemendagri untuk tidak memfasilitasi Pokir DPRA dan apabila DPRA tetap memaksa kami berharap Kemendagri memberikan solusi agar R-APBA 2024 Pergub saja.
- Apabila DPRA tetap bersikeras untuk memaksakan alokasi Pokir dalam jumlah besar bahkan mengurangi anggaran JKA dan otsus Kabupaten/Kota serta jika DPRA tak berkenan mengalihkan Pokirnya untuk penanganan banjir, maka kami mengajak masyarakat Aceh untuk membacklist para anggota DPRA yang kembali maju pada Pemilu 2024 yang jelas-jelas tidak berpihak kepada rakyat. (**)