Acehglobal.com – Singkil.
ALAMP AKSI Aceh Singkil mendesak Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Singkil untuk meninjau ulang bahkan membatalkan rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dijadwalkan berlangsung pada 24–26 November 2025 di Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil.
Desakan itu disampaikan Sekretaris Jenderal ALAMP AKSI Aceh Singkil Abdul Dawi melalui rilisnya Jum’at (21/11/2025).
Abdul Dawi menegaskan, secara prinsip kegiatan Bimtek, pelatihan dan penyuluhan bagi perangkat desa merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan Dana Desa.
“Kegiatan ini seharusnya melahirkan inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan pembangunan dan ekonomi masyarakat desa”.
Namun, berdasarkan hasil pantauan pihaknya, Bimtek di Aceh Singkil selama ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan desa.
“Setiap tahun perangkat desa mengikuti Bimtek sebanyak 3–5 kali, tetapi hasilnya tidak terlihat. Kegiatan ini justru lebih mirip ajang ‘bancakan”, tegas Dawi.
Ia menilai kegiatan Bimtek mengangkat judul “Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan TP Posyandu dalam Menangani Stunting” kerap dimanfaatkan oleh pihak tertentu sebagai upaya memperkaya diri atau kelompok.
Dawi menyoroti kondisi pemerintah yang sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, sehingga setiap rupiah harus digunakan tepat sasaran.
Namun, pihaknya menemukan adanya instruksi kepada Tim PKK, para Geuchik/Kepala Kampong, serta kader Posyandu Se-Kabupaten Aceh Singkil untuk mengirim dua peserta mengikuti Bimtek bertema.
Kegiatan yang digagas oleh lembaga Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Aparatur Negara (PUSBANGPAN) dibebankan biaya sebesar Rp 4.000.000/orang, dengan estimasi total anggaran hampir mencapai 1 Miliyar.
Dawi menilai Bimtek ini terkesan dipaksakan dan pemborosan, apalagi pelatihan tersebut dilaksanakan di Aceh Singkil tanpa harus memobilisasi peserta ke Pulau Banyak.
“Ini semakin menguatkan dugaan ada upaya memperkaya diri atau kelompok dengan dalih Bimtek,” tegasnya.
Sekretaris Jenderal Alamp Aksi Aceh Singkil Abdul Dawi menyerukan kepada Gubernur Aceh dan Bupati Aceh Singkil untuk mengambil langkah tegas demi melindungi keuangan daerah serta memastikan program pelatihan benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa, ujar Abdul Dawi. (**)